Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 Part 1

Sumber

2024 Permenpan RB - Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama		Pengetahuan Umum:
		1	Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		2	Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3	Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
			Pengetahuan Khusus:
		1	Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
		2	Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
		3	Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional
		2	Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan
		3	Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan
		4	Tata Kelola  Bidang Kesehatan
		5	Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
		6	Jabatan Fungsional Adminkes
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan
		2	Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan
		3	Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan
		4	Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		5	Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan
3	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
		2	Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
			Kemampuan Khusus:
		1	Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
		2	Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
		3	Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif
		4	Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif
		5	Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		6	Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengambangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Analis Akuakultur Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Pedoman tentang pembudidayaan ikan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
		2	Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut
		3	Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya
		4	Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan
		5	Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan
		6	Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya
5	Analis Anggaran Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
			Kemampuan Khusus:
		1	Nota Keuangan R-APBN TA 2024
		2	UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024
		3	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
		4	UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
		5	PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
6	Analis Data Ilmiah Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pengenalan ilmu data dalam Analis Data Ilmiah
		2	Penelusuran dan pengelolaan data dan informasi ilmiah
		3	Rancangan kerja Analisis Data Ilmiah
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengumpulan dan persiapan data
		2	Manajemen data
		3	Basis data
		4	Data mining
		5	Analisis dan interpretasi data
7	Analis Hukum Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Hukum Pidana
		2	Hukum Perdata
		3	Hukum Acara
		4	Hukum Tata Negara
		5	Hukum Internasional
		6	Hukum Administrasi Negara
		7	Hukum Umum
			Kemampuan Khusus:
		1	Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang- undangan
		2	Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
		3	Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
		4	Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
		5	Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
		6	Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
8	Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama	1	Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
		2	Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan
		3	Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional
		4	Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang
		5	Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional
		6	Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi
9	Analis Kebakaran Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 16 Tahun 2020, PP No 16 Tahun 2021, dan Permen PU No 25 Tahun 2008, dan Permen PU No 26 Tahun 2008
		2	Teori Segitiga Api
		3	Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung dan Kebutuhan Perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan
			Kompetensi Khusus:
		1	Sistem Pipa Tegak
		2	Sistem Sprinkler Otomatis
		3	Pompa Pemadam Kebakaran
		4	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		5	Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran
		6	Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap
		7	Pasangan Konstruksi Tahan Api
		8	Partisi Penghalang Asap
		9	Bahan Pelapis Interior
		10	Sarana Jalan Keluar
		11	Pencahayaan Darurat
		12	Teknik Dasar Penyuluhan
10	Analis Kebencanaan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
			Kemampuan Khusus:
		1	Kesiapsiagaan Bencana
		2	Mitigasi Bencana
		3	Peringatan Dini Bencana
		4	Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya
		5	Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat
		6	Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat
		7	Metode dan pengolahan data kaji cepat
		8	Penentuan status keadaan darurat bencana
		9	Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana
		10	Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		11	Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		12	Rencana operasi penanganan darurat
		13	Pengendalian operasi/komando penanganan
		14	Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
		15	Pemenuhan kebutuhan dasar
		16	Perlindungan terhadap kelompok rentan
		17	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
		18	Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi bencana
		19	Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
		20	Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
		21	Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana
		22	Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan
		23	Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan
		24	Pengurangan risiko bencana
11	Analis Kebijakan Ahli Pertama		Kemampuan Analisis:
		1	Konsep dan Studi Kebijakan Publik
		2	Manajemen Kebijakan Publik
		3	Metodologi Riset Kebijakan
		4	Analisis Kebijakan Publik
		5	Dokumentasi Saran Kebijakan
			Kemampuan Politis:
		1	Publikasi Saran Kebijakan
		2	Komunikasi dan Konsultasi Kebijakan
		3	Pemetaan Stakeholder dan Advokasi Kebijakan Publik
12	Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
			Kemampuan Khusus:
		1	Prosedur permohonan kekayaan intelektual
		2	Penegakan hukum kekayaan intelektual
13	Analis Kerja Sama Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023 tentang JF Analis Kerja Sama
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
		2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
		4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
		5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
14	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1	Ketersediaan pangan
		2	Stabilisasi pasokan dan harga pangan
		3	Distribusi dan cadangan pangan
		4	Pengendalian kerawanan pangan
		5	Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
		6	Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi
		7	Penganekaragaman konsumsi pangan
		8	Perumusan standar keamanan dan mutu pangan
		9	Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
15	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pengantar Akuntansi Pemerintah
		2	Pengantar Statistik
		3	Pengantar Ilmu Ekonomi
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
		2	Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
		3	Hukum Administrasi Keuangan Negara
16	Analis Legislatif Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
		2	Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
			Kompetensi Khusus:
		1	UU MD3
		2	Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
		3	Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
		4	Konsep dasar, teknik dan metode analisis
		5	Konsep analisis deskriptif
		6	Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
		7	Konsep dan teknik pemaparan hasil analisis
17	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		2	Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		3	Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		4	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
		5	Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
		6	Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
18	Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil		Kemampuan Umum:
			Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		2	Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		3	Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		4	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
		5	Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
		6	Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
19	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan terkait Analis Pasar Hasil Pertanian
		2	Pengetahuan umum tentang pertanian dan ekonomi pertanian
		3	Akses informasi dan teknologi, akses kelembagaan keuangan, alat mesin pertanian, sarana produksi
		4	Pengetahuan tentang organisasi, kerjasama dan perdagangan Internasional
			Kompetensi Khusus:
		1	Ekonomi pertanian aspek produksi atau usahatani
		2	Ekonomi pertanian aspek pasar dan pemasaran
		3	Penyebarluasan informasi pasar
20	Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan terkait Analis Pasar Hasil Pertanian
		2	Pengetahuan umum tentang pertanian dan ekonomi pertanian
			Kompetensi Khusus:
		1	Ekonomi pertanian aspek produksi atau usahatani
		2	Ekonomi pertanian aspek pasar dan pemasaran
		3	Metodologi analis pasar hasil pertanian
21	Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Perencanaan Iptek
		2	Pemanfaatan Iptek
		3	Manajemen Kekayaan Intelektual
		4	Alih Teknologi
			Kompetensi Khusus:
		1	Intermediasi Iptek
		2	Difusi Iptek
		3	Komersialisasi Teknologi
22	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 (Lembaga Tinggi Negara), UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Umum, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan UU Mahkamah Konstitusi
		2	Kelembagaan DPR dan DPD
		3	UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nom 17 Tahun 2020
			Kemampuan Khusus:
		1	UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI
		2	Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		3	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang
23	Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		2	Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		3	Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		4	Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		2	Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		3	Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
		4	Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
24	Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU
		2	Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		2	Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		3	Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		4	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
25	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Keuangan Negara
		2	Perbendaharaan Negara
		3	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
			Kemampuan Khusus:
		1	Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
		2	Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		3	Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
		4	Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
		5	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
		6	Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	1	Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN
		2	Manajemen ASN
		3	Manajemen Kinerja
		4	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
		5	Standar Kompetensi Jabatan ASN
		6	Pengembangan Kompetensi Non Klasikal
		7	ASN Corporate University (Corpu)
		8	Manajemen Talenta
		9	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
		10	Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN
27	Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan terkait UU dan PP
			Kompetensi Teknis:
		1	Wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia jasa ekosistem
		2	Wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia jasa bahan bioaktif dari biota perairan untuk pengembangan biofarmokologi
		3	Jenis air laut, faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi dan manfaat nya
		4	Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil
		5	Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
		6	Bangunan dan instalasi laut
		7	Pemahaman pariwisata secara umum
		8	Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan wisata bahari
28	Analis Perdagangan Ahli Pertama	1	Penyajian data dan informasi perdagangan serta penjelasan terkait data dan informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya
		2	Analisis data dan informasi yang digunakan untuk pengelolaan ekspor dan impor meliputi perhitungan alokasi ekspo/impor, permasalahan teknis serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oengelolaan ekpor impor dan fasilitasi sarana perdagangan
		3	Analisis kelayakan terhadap usulan penerbitan dokumen perizinan/non perizinan bidang perdagangan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis
		4	Pemantauan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan harga dan pasokan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan analisis terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik serta verifikasi data harga dan stok/pasokan barang tertentu pokok dan barang penting
		5	Analisis bahan rencana pelaksanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen dan pembinaan pelaku usaha
		6	Analisis bahan terkait penyelenggaraan promosi perdagangan dan menyiapkan penyelenggaraan promosi perdagangan
29	Analis Perkara Peradilan		Kemampuan Umum:
		1	Pasal 24 UUD 1945, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
		2	UU 14/1985 tentang MA jo UU 3/2009
		3	UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum), UU 7/1989 jo. 3/2006 (Peradilan Agama), UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009, UU 30/2014 (Peradilan TUN), UU 31/1997 (Peradilan Militer)
		4	UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor), UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial), UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan), UU 37/2004 (Pengadilan Niaga), UU 26/2000 (Pengadilan HAM), UU 11/2012 (Pengadilan Anak), Pengadilan Pajak (UU 14/2002), Mahkamah Syar'iyah (UU 3/2006)
		5	Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
			Kemampuan Khusus:
		1	Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012), Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
		2	Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
		3	KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
		4	Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
		5	Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
		6	Sistem pembuktian dalam perkara pidana
		7	Sistem pembuktian dalam perkara perdata
		8	Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
		9	Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
		10	Bantuan hukum (Posbakum)
		11	Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
		12	Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)
30	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Dasar-dasar perlindungan tanaman
		2	Pengantar Ilmu Pertanian
			Kemampuan Khusus:
		1	Ilmu Hama Tumbuhan
		2	Ilmu Penyakit Tumbuhan
		3	Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati
		4	Pengendalian Hama Terpadu
31	Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Konsep kebun raya dan konservasi
		2	Pengembangan koleksi tumbuhan
		3	Pengembangan kawasan kebun raya
		4	Identifikasi tumbuhan
			Kompetensi Khusus:
		1	Lanskap kebun
		2	Penulisan ilmiah
		3	Database koleksi
		4	Pengolahan data
		5	Penyiapan sarana prasarana
		6	Perawatan koleksi
32	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Regulasi Bidang Irigasi Pertanian
		2	Regulasi terkait pendaftaran di bidang pestisida, pendaftaran pupuk, pengawasan pupuk dan pupuk bersubsidi
		3	Regulasi dan pengetahuan umum bidang asuransi pertanian dan penyaluran tanggung jawab sosial lingkungan
		4	Pengantar ilmu usahatani dan agribisnis
		5	Pengantar bisnis perbankan (konsep bisnis meliputi pengertian, aspek manajemen, fungsi dan lingkungan yang mempengaruhi iklim bisnis perbankan di Indonesia
		6	Pengantar ilmu tanah
		7	Makroekonomi
		8	Regulasi bidang koperasi, lembaga keuangan mikro, UMKM
		9	Pengetahuan tentang koperasi, lembaga keuangan mikro, otoritas jasa keuangan, UMKM, ekonomi mikro dan pertanian
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengetahuan iklim (cuaca, fenomena, anomali, regulasi, perhitungan)
		2	Pengetahuan irigasi pertanian (P3A, jaringan irigasi, saluran, bendung/dam parit/embung, air tanah/permukaan)
		3	Perhitungan irigasi pertanian (volume, debit, luas layanan)
		4	Pengetahuan tentang organisme pengganggu tanaman, pengetahuan umum tentang pupuk dan pestisida, manfaat pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah bagi tanaman dan pupuk bersubsidi
		5	Perhitungan dan mekanisme klaim asuransi pertanian
		6	Dasar agronomi
		7	Regulasi bidang koperasi dan lembaga keuangan mikro
		8	Pengetahuan tentang lembaga keuangan mikro, PUAP, LKM-A dan UMKM
		9	Pengetahuan budidaya pertanian
		10	Pengetahuan dasar-dasar ilmu tanah
		11	Pengetahuan dasar-dasar pemetaan dan penginderaan jauh
		12	Pengetahuan sistem informasi geografis
33	Analis Standardisasi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pembinaan penerapan kebijakan standarisasi dan penilaian kesesuaian
		2	Pemantauan dan evaluasi bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan substansi teknis pada instansi/unit penempatan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengembangan standar
		2	Penerapan standar dan penilaian kesesuaian
		3	Pengelolaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
34	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4	PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5	Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
			Kemampuan Khusus:
		1	Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur
		2	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
		3	Pengadaan ASN
		4	Pangkat dan Jabatan ASN
		5	Pengembangan Karier ASN
		6	Pola Karier ASN
		7	Promosi ASN
		8	Mutasi ASN
		9	Penugasan ASN
		10	Pengembangan Kompetensi ASN
		11	Penilaian Kinerja ASN
		12	Disiplin ASN
		13	Penghargaan ASN
		14	Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
		15	Pemberhentian ASN
		16	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
		17	Perlindungan ASN
		18	Cuti ASN
		19	Sistem Informasi ASN
		20	Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
		21	Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi
		22	Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi
		23	Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
35	Apoteker Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Kepmenkes No 13 tahun 2023 tentang Standar Profesi Apoteker
		3	Permenkes No 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
		4	Permenkes No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
		5	Kode Etik Apoteker
			Kemampuan Khusus:
		1	Penyusunan Rencana Praktik Kefarmasian
		2	Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP
		3	Pelayanan Farmasi Klinik
		4	Pelayanan Farmasi Khusus
		5	Penerapan Farmakoekonomi
36	Arsiparis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan
		2	Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan
		3	Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
		4	Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
			Kemampuan Khusus:
		1	Konsep dan teori tentang arsip dinamis
		2	Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
		3	Konsep dasar penyusutan arsip
		4	Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan
		5	Konsep dan teori tentang arsip statis
		6	Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis
		7	Preservasi arsip statis
		8	Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis
		9	Standar Operasional Prosedur Kearsipan
		10	Penilaian kinerja Arsiparis
		11	Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
37	Arsiparis Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Konsep dan teori tentang kearsipan
		2	Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan
			Kemampuan Khusus:
		1	Teori dasar pengelolaan arsip dinamis
		2	Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis
		3	Penciptaan arsip
		4	Pemberkasan arsip aktif
		5	Penataan arsip inaktif
		6	Teori dasar pengelolaan arsip statis
		7	Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis
		8	Restorasi arsip
		9	Pameran arsip
		10	Teori dasar pembinaan kearsipan
		11	Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan
		12	Bimbingan teknis kearsipan
38	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Tugas Pokok Jabfung AMMI
		2	Jenjang Jabfung AMMI
		3	Lembaga Infrastruktur Mutu
		4	Konsep Organisasi
		5	Pengetahuan tentang Standar
		6	Konsep dasar Sistem Manajemen
		7	Pengetahuan tentang Regulasi
		8	Wawasan Industri
		9	Pengetahuan tentang ISO
		10	Pengetahuan umum tentang konsep sistem industri manufaktur
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengetahuan tentang Jabatan Fungsional AMMI
		2	Pengetahuan Produk dan Pengujian
		3	Pengetahuan Sertifikasi Produk
		4	Sistem Manjemen Mutu
		5	Pengetahuan tentang SNI
		6	Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Industri
		7	Pengetahuan Asesmen Sistem Manajemen Mutu
		8	Analisis Studi Kasus Sistem Manajemen Mutu
		9	Pemahaman aspek-aspek yang mendukung kompetensi atribut dan personil Lembaga Sertifikasi produk
		10	Pengetahuan Dasar Proses Sertifikasi Produk, persyaratan dan skema lembaga sertifikasi produk
39	Asesor Sumber Daya Manusia		Kemampuan Umum:
	Aparatur Ahli Pertama	1	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4	PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5	Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
			Kemampuan Khusus:
		1	Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur
		2	Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Kompetensi
		3	Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Talenta
		4	Proses dan Pengelolaan Asesmen Kompettensi/Potensi ASN
		5	Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen
		6	Kerangka Kerja Pengembangan Strategik Asesmen
40	Asisten Apoteker Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Kekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada Cara Pembuatan Obat yang Baik, dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
		2	Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian
		3	Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan  mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik
			Kemampuan Khusus:
		1	Kegiatan pelayanan farmasi klinik
		2	Penyampaian informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat, akurat, terkini dan relevan dengan kebutuhan penerima informasi dan mampu berkomunikasi secara efektif
		3	Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan  mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik
		4	Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai pedoman
		5	Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
41	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Sistem manajemen keamanan pangan
		2	Sistem manajemen mutu pengujian
		3	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
		4	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
		5	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		6	Pengenalan bahan baku hasil perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Sistem manajemen keamanan pangan
		2	Sistem manajemen mutu pengujian
		3	Penanganan kasus mutu hasil perikanan
		4	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
		5	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		6	Pengoperasian alat industri pangan
		7	Ketertelusuran dan penarikan produk pangan
42	Asisten Konselor Adiksi Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN
		2	Pengetahuan adiksi narkoba
		3	Pengetahuan komunikasi efektif
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyiapan skrining
		2	Asistensi orientasi layanan rehabilitasi
		3	Penyiapan asesmen
		4	Penyiapan rencana rawatan
		5	Asistensi konseling
		6	Asistensi pendampingan
		7	Asistensi manajemen kasus
		8	Asistensi penanganan krisis
		9	Asistensi edukasi
		10	Penyiapan rujukan
		11	Penyiapan konsultasi
43	Asisten Pelatih Olahraga Pemula		Kompetensi Umum:
			Pengetahuan tentang olahraga
			Kompetensi Khusus:
		1	Faal dan fisiologi tubuh
		2	Identifikasi psikologis atlet
		3	Ilmu kepelatihan olahraga
44	Asisten Pelatih Olahraga Terampil		Kompetensi Umum:
			Pengetahuan tentang olahraga
			Kompetensi Khusus:
		1	Faal dan fisiologi tubuh
		2	Identifikasi psikologis atlet
		3	Ilmu kepelatihan olahraga
45	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil		Kemampuan Umum:
			Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan
		2	Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		3	Memahami konsep dasar, teknik, metode,  tatacara prosedur penerapan standar mutu dan keasaman hasil kelautan dan perikanan
		4	Memahami konsep dasar uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		5	Memahami konsep dasar, pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan
46	Asisten Penata Anestesi Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan tentang etik legal dan keselamatan pasien
		2	Peraturan terkait pengembangan diri dan profesionalisme
		3	Peraturan terkait komunikasi efektif
		4	Peraturan terkait dengan Landasan ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi
			Kompetensi Khusus:
		1	Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi
		2	Peraturan terkait dengan Tatalaksanan Obat, Gas, Mesin dan Peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan Pra, Intra, Pasca anestesi
		3	Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan anestesi pada Kegawatdaruratan dan bencana
47	Asisten Pengawas Perikanan Pemula		Kemampuan Umum:
			Peraturan Kelautan dan Perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan Pengawasan Perikanan
		2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
		3	Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan
48	Asisten Pengawas Perikanan Terampil		Kemampuan Umum:
			Peraturan Kelautan dan Perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan Pengawasan Perikanan
		2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
		3	Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan
49	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula		Kemampuan Umum:
			Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengenalan Jenis Ikan
		2	Identifikasi jenis - jenis kapal penangkapan ikan
		3	Identifikasi awak kapal perikanan
		4	Identifikasi jenis mesin  dan alat penangkapan ikan
		5	Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
50	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil		Kemampuan Umum:
			Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
			Kemampuan Khusus:
		1	Kelompok Sumberdaya Ikan
		2	Identifikasi komponen kapal perikanan
		3	Identifikasi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
		4	Identifikasi komponen mesin dan alat penangkapan ikan
		5	Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
51	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Terampil	1	Dasar-dasar kelistrikan
		2	Dasar-dasar elektronika
		3	Dasar telekomunikasi
		4	Telekomunikasi seluler
		5	Optik
		6	Satelit
		7	Radar
		8	Antenna
		9	Rangkaian Digital
		10	Dasar-dasar komputer
		11	Jaringan komputer
		12	Perangkat lunak
		13	Medan elektromagnetik
		14	Gelombang radio
		15	Pengoperasian komputer
		16	Literasi digital
		17	Statistika
		18	Optik
		19	Alat pengolah perkantoran
52	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil		Kemampuan Umum:
		1	UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
		2	Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
		4	Permenhub No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
		1	PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
		2	PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun
		3	PM 44 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
		4	PM 45 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
		5	PM 50 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
		6	Proses entri data
		7	Pengecekan data persiapan alat uji
		8	Prosedur dan tata cara pengujian jalur dan bangunan perkeretaapian
		9	Prosedur dan tata cara pengujian fasilitas pengoperasian kereta api
53	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Pengetahuan umum tentang Kebijakan tentang Perkeretaapian
		2	Pengetahuan umum terkait Dasar Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengetahuan tentang Kereta
		2	Pengetahuan tentang Lokomotif
		3	Pengetahuan tentang Gerbong
		4	Pengetahuan tentang Peralatan Khusus
		5	Pengetahuan tentang Sarana Perkeretaapian
54	Asisten Perisalah Legislatif Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
		2	Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
			Kompetensi Khusus:
		1	Kelembagaan DPR
		2	Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
		3	Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
55	Asisten Perpustakaan Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Pembudayaan kegemaran membaca
		2	Sejarah dunia kepustakawanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengelolaan teknis bahan perpustakaan
		2	Pelayanan dasar perpustakaan
56	Asisten Pranata Siaran Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
		3	P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)
		4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		5	Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008
		6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika
		7	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
			Kemampuan Khusus:
		1	Definisi dan Konteks Komunikasi
		2	Prinsip Komunikasi
		3	Komunikasi Massa
		4	Fungsi Komunikasi
		5	Definisi, Produk, dan Prinsip Jurnalistik
		6	Digital
		7	Media Sosial
		8	Terestrial
		9	Profesi, Produksi, dan Program Siaran
		10	Penulisaan Naskah Siaran
		11	Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan
		12	Videografi, Fotografi, dan Animasi
		13	Tata Cara Pembuatan Berita
		14	Naskah
		15	Dasar-dasar Komunikasi
		16	Desain Grafis
		17	Konten
		18	Multimedia
		19	Pengetahuan Umum, UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik
		20	Pra Produksi dan Pasca Produksi
		21	Wawancara
		22	P3SPS
57	Asisten Statistisi Terampil		Kemampuan Umum:
			Statistik Dasar
			Kemampuan Khusus:
		1	Persiapan Kegiatan Statistik
		2	Pengumpulan Data
		3	Pengolahan Data
		4	Diseminasi Hasil Kegiatan Statistik
58	Asisten Teknisi Siaran Pemula		Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
			Kemampuan Khusus:
		1	Broadcasting
		2	Sistem Komputer
		3	Jaringan Dasar Komputer
		4	Multimedia
		5	Fisika Dasar
		6	Dasar-Dasar Listrik
		7	Pertelevisian
		8	Transmisi
59	Asisten Teknisi Siaran Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
		3	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		4	Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika
		5	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2 GHz
		6	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz
		7	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
		8	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference
		9	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		10	Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008
			Kemampuan Khusus:
		1	Perkembangan Media Massa
		2	Media Sosial
		3	Teknik Dasar Komputer
		4	Teknik Dasar Jaringan
		5	Sistem Komputer
		6	Multimedia
		7	Teori Dasar Pemancar
		8	Teknik Audio Studio
		9	Teknik Audio Siaran Luar
		10	Teknik Penyuntingan Audio
		11	Teknik Dasar-Dasar Kamera
		12	Teknik Videografi
		13	Desain Grafis
		14	Teknik Pencahayaan
		15	Produksi Siaran
		16	Tata Artistik
		17	Dasar-Dasar Fotografi
		18	Teknik Elektronika
		19	Teknik Listrik
		20	Frekuensi
60	Auditor Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Standar Audit
		2	Kode Etik dan Pedoman Perilaku
			Kemampuan Khusus:
		1	Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting
		2	Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program
		3	Governance, Risk, and Control
		4	Risiko Fraud
		5	Proses Bisnis dan Risiko
		6	Penerapan Metodologi Pengawasan
		7	Buku Audit dan KKA
		8	Perubahan metodologi pengawasan audit intern
61	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5	Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
			Kemampuan Khusus:
		1	Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN
		2	Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		3	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		4	Laporan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		5	Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		6	Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
62	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan prasarana di bidang perkeretaapian
		2	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sarana di bidang perkeretaapian
		3	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di bidang perkeretaapian
		4	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SDM di bidang perkeretaapian
		5	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan di bidang perkeretaapian
		6	Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perkeretaapian serta dasar-dasar audit
		7	Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perkeretaapian serta dasar-dasar audit
		8	Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perkeretaapian serta dasar-dasar audit
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan Audit (Bahan perencanaan audit, Rencana kerja audit, Potensi bahaya, Potensi permasalahan, Program audit)
		2	Pelaksanaan Audit (Lembar kerja audit, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian)
		3	Pelaporan Audit (Penilaian hasil audit)
		4	Dasar-Dasar Audit (Penyiapan bahan pelaporan audit, Pemantauan dan tindak lanjut audit, Diseminasi laporan audit)
63	Auditor Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Standar Audit
		2	Kode Etik dan Pedoman Perilaku
			Kemampuan Khusus:
		1	Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting
		2	Risk Based - Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program
		3	Governance, Risk, and Control
		4	Risiko Fraud
		5	Identifikasi proses bisnis dan risikonya
		6	Implementasi proses bisnis dan risikonya
		7	Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra
		8	Metodologi pengawasan
		9	Bukti audit dan KKA
64	Bidan Ahli Pertama		Keterampilan Umum:
		1	Etik legal dan keselamatan pasien
		2	Asuhan dasar praktik klinik kebidanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelayanan Kesehatan Ibu
		2	Pelayanan Kesehatan Anak
		3	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana
		4	Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communicator)
		5	Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelayanan Kebidanan
65	Bidan Terampil		Keterampilan Umum:
		1	Etik legal dan keselamatan pasien
		2	Asuhan dasar praktik klinik kebidanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelayanan Kesehatan Ibu
		2	Pelayanan Kesehatan Anak
		3	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana
		4	Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communicator)
		5	Pengelolaan Pelayanan Kebidanan
66	Co-Pilot		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
		2	Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang penerbangan
		3	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		4	ICAO Annexes
		5	Keudaraan
			Kemampuan Khusus:
		1	PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)
		2	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara
		3	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara
		4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan
		5	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome)
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional
		8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara
		9	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan
		10	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional
		11	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
		12	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		13	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara
		14	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038 Tahun 2017 Tentang Apron Management Service
		15	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 145 Amandemen tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara
		16	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)
		17	Advisory Circular 171 – 05 Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan
		18	Civil Aviation Safety Regulation Part 61 Licensing of Pilots and Flight Instructors
		19	Civil Aviation Safety Regulation Part 91 General Operating and Flight Rules
		20	Civil Aviation Safety Regulation Part 135 Certification and Operating Requirement: For Commuter and Charter Certificate Holders
		21	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
67	Desainer Buku		Kompetensi Umum:
		1	Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
		2	Penerapan proses pemerolehan naskah buku
		3	Bentuk, jenis, dan isi buku
		4	Aspek legalitas dan etika penerbita buku
		5	Penerapan standar mutu buku
		6	Ekosisten dan pelaku perbukuan
		7	Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
		8	Bagian-bagian buku
		9	Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
			Kompetensi Khusus:
		1	Prinsip dalam mendesain buku
		2	Objektif dalam mendesain
		3	Penggunaan Perangkat Lunak Desain
		4	Penggunaan tiprografi
		5	Penggunaan warna
		6	Proses Produksi
		7	Regulasi perbukuan
		8	Aset Audio visual
		9	Buku elektronik
68	Diplomat Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
		2	Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
		3	Negosiasi
			Kemampuan Khusus:
		1	Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
		2	Penanganan dan Kerja Sama Multilateral
		3	Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN
		4	Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri
		5	Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri
		6	Pelayanan Kekonsuleran
		7	Pelayanan Keprotokolan
		8	Penanganan dan Pengelolaan Media
		9	Penguasaan Substansi dan Kawasan/Negara
		10	Pelayanan Fasilitas Diplomatik
		11	Pembuatan Perjanjian Internasional
		12	Diplomasi Publik
		13	Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri
		14	Layanan Keamanan Diplomatik
		15	Manajemen Kelembagaan Diplomasi
69	Dokter Ahli Muda		Kompetensi Umum:
		1	Penjabaran Pancasila
		2	Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
		3	UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan OBL
		4	Permenkes Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
			Kompetensi Khusus:
		1	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003
		2	Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
		3	Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
		4	UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		5	Permenkes Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		6	Permenkes Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak
		7	Permenkes Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC
		8	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
		9	Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAHASIA KEDOKTERAN
70	Dokter Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
			Kompetensi Khusus:
		1	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN/11/2003
		2	Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
71	Dokter Gigi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Undang- Undang Kesehatan, dan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Kesehatan Nasional
		2	Subtainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan
		3	Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012
		4	Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023.  Hukum dan Etika Profesi
		5	Permenkes Nomor 43 tahun 2019
		6	Standar profesi kedokteran gigi sesuai peraturan pemerintah no 2 tahun 2018
		7	GERMAS
		8	Peraturan perundangan tentang pencegahan narkoba
		9	Sistem kesehatan nasional dan 7 sub sistem kesehatan nasional
			Kemampuan Khusus:
		1	Penyembuhan Penyakit Gigi dan Mulut
		2	Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut
		3	Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut
		4	Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023
		5	Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat
72	Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Advokasi Kebijakan Bidang Karantima Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
			Kemampuan Khusus:
		1	Analisis Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani
		2	Identifikasi HPHK dan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
		3	Pengawasan Keamanan Hayati Hewani
		4	Pengembangan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewani
		5	Tindakan karantina hewan
73	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda		Kompetensi Umum:
		1	Pelaksanaan pelayanan spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
		2	Penyelenggaraan, pembimbingan, penyusunan peta jalan, atau pelaksanaan pelayanan subspesialistik yang holistik dan komprehensif  dalam pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
		3	Evaluasi metode, bahan ajar Pendidikan kedokteran
		4	Perencanaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		5	Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		6	Pelayanan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		7	Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		8	Penyusunan dan evaluasi kebijakan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		9	Pengembangan konsep, teori terkait pemecahan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam lingkup institusional/nasional/internasional
			Kompetensi Khusus:
		1	Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
		2	Pelaksanaan pelayanan spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
		3	Penyelenggaraan, pembimbingan, penyusunan peta jalan, atau pelaksanaan pelayanan subspesialistik yang holistik dan komprehensif  dalam pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
		4	Evaluasi dan penyusunan perangkat norma standar prosedur instrument penatalaksanaan klinis holistik dan komprehensif dalam  pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
		5	Perencanaan terkait pendidikan kedokteran
		6	Pelaksanaan pendidikan kedokteran
		7	Analisis kelayakan pelaksanaan pendidikan kedokteran
		8	Evaluasi metode, bahan ajar Pendidikan kedokteran
		9	Pengembangan metode, bahan ajar  terkait pendidikan kedokteran
		10	Konsep, teknik, metode dan etika dalam penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		11	Perencanaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		12	Pengelolaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		13	Evaluasi hasil penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
74	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Tata cara pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama
		2	Tata cara dan prosedur tindakan resusitasi
		3	Macam-macam pemeriksaan penunjang
		4	Tata cara pemberian informasi kepada publik terkait kasus kedokteran
		5	Tata kelola dan penanganan wabah/KLB
		6	Tata cara pemberian KIE
		7	Kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan
		8	Pemberian informed consent ke pasien
			Kemampuan Khusus:
		1	Tata kelola pelayanan medis spesialistik dengan pembimbingan dokter peserta pendidikan
		2	Satuan unit kerja pelayanan kesehatan
		3	Langkah dan tata cara tindakan medis spesialistik dengan pembimbingan peserta pendidikan
		4	Pemeriksaan luar dengan pembimbingan peserta pendidikan
		5	Pemeriksaan dalam dengan pembimbingan peserta pendidikan
		6	Penanggulangan bencana dengan pembimbingan peserta pendidikan
		7	Diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor
		8	Diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor
		9	Tata cara penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dengan pembimbingan peserta pendidikan dokter
		10	Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing
		11	Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping
		12	Tata cara sebagai penguji pada ujian akhir sebagai anggota
		13	Program kuliah dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota
		14	Tugas jaga melalui panggilan dan di tempat
		15	Tata cara saksi ahli pada kasus kedokteran
75	Dokumentalis Hukum		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		5	Pengetahuan umum teknologi dan informasi
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
		2	Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
		3	Konsep dasar, teknik, metode, pedoman dan prosedur dalam pengelolaan informasi hukum
		4	Penyiapan data dan bahan yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
		5	Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum
76	Dosen Asisten Ahli		Kompetensi Khusus:
			Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
			Kompetensi Umum:
		1	Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking)
		2	Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)
		3	Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita
77	Dosen Lektor		Kompetensi Khusus:
			Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
			Kompetensi Umum:
		1	Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking)
		2	Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)
		3	Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita
78	Editor Buku		Kompetensi Umum:
		1	Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
		2	Penerapan proses pemerolehan naskah buku
		3	Bentuk, jenis, dan isi buku
		4	Aspek legalitas dan etika penerbita buku
		5	Penerapan standar mutu buku
		6	Ekosisten dan pelaku perbukuan
		7	Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
		8	Bagian-bagian buku
		9	Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
			Kompetensi Khusus:
		1	Prinsip-prinsip penyuntingan
		2	Kode etik penyunting
		3	Kriteria kelayakan naskah
		4	Tahapan penyuntingan dengan benar
		5	Aspek penyuntingan mekanis
		6	Aspek penyuntingan substantif
		7	Pengutipan atau perizinan dengan benar
		8	Penyuntingan visual
79	Edukator	1	Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
		2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		7	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
80	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN
		2	Permenkes No.2 Tahun 2023 Pelaksanaan (Bab VI)
		3	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
		4	Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah
			Kemampuan Khusus:
		1	Surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit
		2	Investigasi vektor dan binatang pembawa penyakit
		3	Intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit
		4	Uji Resistensi/Efikasi vektor dan/atau bindatang pembawa penyakit
		5	Perumusan kebijakan di bidang vektor dan binatang pembawa penyakit
81	Entomolog Kesehatan Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
		2	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
		3	Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
			Kemampuan Khusus:
		1	Surveilans vektor dan/atau BPP
		2	Investigasi vektor dan/atau BPP
		3	Intervensi vektor
82	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Komunikasi Efektif
		2	Komunikasi Interpersonal
		3	Advokasi
		4	Pengorganisasian kegiatan epidemiologi
			Kemampuan Khusus:
		1	Manajerial Epidemiologi
		2	Surveilans Epidemiologi
		3	Manajemen Data Epidemiologi
		4	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/wabah
		5	Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan
		6	Kajian Epidemiologi
		7	Kewaspadaan Dini KLB
83	Epidemiolog Kesehatan Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Komunikasi Efektif
		2	Team Work
		3	Organisasi
		4	Etika kerja
		5	Perundang-undangan
			Kemampuan Khusus:
		1	Surveilans Epidemiologi
		2	Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini KLB
		3	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
		4	Manajemen Data
84	Fasilitator Bahasa Isyarat		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan dan advokasi layanan kesejahteraan sosial
		2	Implementasi kebijakan dan advokasi layanan kesejahteraan sosial
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyusunan dan perencanaan kerja layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
		2	Analisis kelayakan program layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
		3	Pendampingan penerima layanan/kelompok sasaran layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
		4	Penyusunan laporan hasil kerja pelaksanaan layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
85	Fasilitator Bela Negara	1	Pengetahuan Dasar Bela Negara
		2	Kesadaran Bela Negara
		3	Bela Negara dalam Pembangunan Nasional
		4	Konsepsi Bela Negara
86	Fasilitator Pemerintahan		Kemampuan Umum:
		1	Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
		2	Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
		3	Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
			Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
87	Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		Kemampuan Umum:
		1	Penyusunan kebijakan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
		2	Pembinaan penerapan kebijakan standarisasi dan penilaian kesesuaian
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemberdayaan stakeholder penerapan standar dan penilaian kesesuaian
		2	Pendampingan (coaching) penerapan SNI
88	Fasilitator Rehabilitasi		Kemampuan Umum:
		1	Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN
		2	Naskah kebijakan
		3	Perencanaan
		4	Komunikasi Efektif
		5	Advokasi
		6	Pengetahuan dasar adiksi
			Kemampuan Khusus:
		1	Persiapan peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
		2	Pelaksanaan peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
		3	Evaluasi peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
		4	Rehabilitasi berkelanjutan
		5	Skrining
		6	Asesmen
		7	Rencana terapi
		8	Intervensi psikososial
		9	Konseling
		10	Rujukan
		11	Rehabilitasi
		12	Instrumen identifikasi
		13	Pengumpulan data
		14	Monitoring
		15	Evaluasi
89	Fisikawan Medis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		2	Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		3	Proteksi dan Keselamatan Radiasi
		4	Pelayanan Dosimetri
			Kemampuan Khusus:
		1	Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		2	Proteksi dan Keselamatan Radiasi
		3	Pelayanan Dosimetri
		4	Audit Dosis Radiasi
		5	Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
90	Fisioterapis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		3	Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia Nomor : 0314/KEP/PP-IFI/I/2023
		4	PMK NOMOR 80 TAHUN 2013 Tentag Penyenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
		5	PMK NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang Standar Pelayanan  Fisioterapi
			Kemampuan Khusus:
		1	Standar kompetensi Fisioterapi Indonesia
		2	Identifikasi problematika Fisioterapi
		3	Tindakan Fisioterapi
		4	Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
		5	Penyusunan laporan kemajuan intervensi
		6	Penyusunan laporan penghentian/kelanjutan terapi
		7	Penyusunan laporan dan dokumentasi diagnosis Fisioterapi berdasarkan ICF
91	Fisioterapis Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		3	Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia Nomor : 0314/KEP/PP-IFI/I/2023
		4	PMK NOMOR 80 TAHUN 2013 Tentang Penyenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
		5	PMK NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang Standar Pelayanan  Fisioterapi
			Kemampuan Khusus:
		1	Standar kompetensi Fisioterapi Indonesia
		2	Identifikasi problematika Fisioterapi
		3	Tindakan Fisioterapi
		4	Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
		5	Penyusunan laporan kemajuan intervensi
		6	Penyusunan laporan penghentian/kelanjutan terapi
		7	Penyusunan laporan dan dokumentasi diagnosis Fisioterapi berdasarkan ICF
92	Guru Ahli Pertama	1	Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan
		2	Materi suatu disiplin ilmu yang relevan
		3	Hirarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu
		4	Prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan
		5	Keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain
		6	Konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin
		7	Teori belajar Ausubel
		8	Teori belajar Gagne
		9	Teori belajar Piaget
		10	Karakteristik murid berkebutuhan khusus
		11	Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap
		12	Teori belajar Gagne: Taksonomi Bloom dan perkembangannya
		13	Profil Pelajar Indonesia
		14	Teori Belajar Gagne
		15	Learning Objective
		16	Individualized Education Program (IEP) dan Prinsip-prinsip differentiated learning
		17	Teori dasar komunikasi
		18	Active listening
		19	Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar
		20	Konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan
		21	Mengembangkan motivasi siswa
		22	Behavior modification & habit formation
		23	Prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku
		24	Desain pembelajaran
		25	Facilitating learning
		26	Berfikir kritis
		27	Berbagai teknik asesmen di tingkat kelas (classroom-based assessment) sesuai dengan tujuan pembelajaran
		28	Konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning
		29	Pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran (feedback)
		30	Program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen
		31	Refleksi
		32	Procedural & declarative knowledge
		33	Working memory & long-term memory
		34	Kode etik guru
		35	Interaksi guru-murid
		36	School safety
		37	Diversity
		38	Pengertian dan pengembangan potensi
		39	Perencanaan karir dan pengembangan potensi diri
93	Ilustrator Buku		Kompetensi Umum:
		1	Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
		2	Penerapan proses pemerolehan naskah buku
		3	Bentuk, jenis, dan isi buku
		4	Aspek legalitas dan etika penerbita buku
		5	Penerapan standar mutu buku
		6	Ekosisten dan pelaku perbukuan
		7	Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
		8	Bagian-bagian buku
		9	Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
			Kompetensi Khusus:
		1	Brief proyek ilustrasi
		2	Riset dalam penciptaan ilustrasi
		3	Dasar penciptaan ilustrasi
		4	Evaluasi fungsi ilustrasi
		5	Media ilustrasi manual dan digital
		6	Proses pengerjaan ilustrasi
		7	Teori perspektif
		8	Prinsip penciptaan karakter
		9	Cara merancang latar setting
		10	Etika dalam penciptaan ilustrasi
94	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan terkait regulasi ketenagalistrikan
		2	Pengetahuan terkait keselamatan ketenagalistrikan
		3	Pengetahuan terkait tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan
		4	Pengetahuan terkait isu terkini ketenagalistrikan
			Kompetensi Khusus:
		1	Inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik
		2	Inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik
		3	Inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik
		4	Inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik
		5	Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha penyediaan tenaga listrik
		6	Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
95	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi terkait kegiatan usaha minyak dan gas
		2	PermenpanRB nomor 21 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral
		3	Isu strategis terkait industri migas
			Kompetensi Khusus:
		1	Teknik Eksplorasi/pengeboran
		2	Teknik Produksi
		3	Pengetahuan geologi dan geofisika
		4	Teknologi Informasi
		5	Teknik Fasilitas Produksi Permukaan
		6	Pemantauan dan evaluasi
		7	Keamanan dan keselamatan kerja dan lingkungan
		8	Inventarisasi dampak lingkungan
		9	Pemantauan lingkungan
		10	Manajemen risiko
		11	Manajemen proyek
96	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Sistem manajemen keamanan pangan
		2	Sistem manajemen mutu pengujian
		3	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
		4	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
		5	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		6	Kimia Pangan
			Kemampuan Khusus:
		1	Sistem manajemen keamanan pangan
		2	Sistem manajemen mutu pengujian
		3	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
		4	Penanganan kasus mutu hasil perikanan
		5	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
		6	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		7	Bioteknologi hasil perikanan
97	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		2	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		4	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
		5	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		6	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan Dan Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi Panas Bumi
		7	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi
		8	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		9	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.08/2022 Tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
			Kompetensi Khusus:
		1	Prinsip Dasar Geologi dalam Eksplorasi Panas Bumi
		2	Struktur Geologi yang Berperan dan Teknologi Inderaja serta Sistem Informasi Geografis
		3	Aplikasi berbagai metode geofisika untuk eksplorasi panas bumi, distribusi dan sebaran sistem panas bumi, karakteristik geofisika sistem panas bumi
		4	Prinsip-prinsip dasar geokimia dalam eksplorasi panas bumi, cara estimasi temperatur, karakter reservoir, jenis manifestasi dan fluida panas bumi
		5	Teknologi rekayasa eksploitasi panas bumi
		6	Konsep sistem panas bumi
		7	Teknologi pemanfaatan panas bumi secara langsung maupun tidak langsung, sistem pembangkit listrik panas bumi, optimalisasi produksi panas bumi, dan infrastruktur pendukung panas bumi
98	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
		2	Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Permenpan RB No 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
		1	PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
		2	PM 29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api
		3	PM 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain
		4	PM Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
		5	PM Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
		6	PM Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
		7	Perencanaan pengawasan, rencana kerja, lembar kerja dan identifikasi potensi bahaya pengawasan prasarana
		8	Penyusunan studi kelayakan, basic engineering design, detail engineering design, Factory acceptence test, Site Installation Test dan Commisioning test
		9	Rencana operasi, perawatan prasarana perkeretaapian dan rencana pengusahaan prasarana perkeretaapian
99	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
		3	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2011
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 94 Tahun 2010
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 153 Tahun 2016
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 175 Tahun 2015
		8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41, 43, 44 Tahun 2010
		9	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 54 Tahun 2016
		10	Tupoksi Petugas Inspektur Sarana Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
		1	Persiapan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		2	Pengawasan pengadaan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		3	Pengawasan pengoperasian kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		4	Pengawasan perawatan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		5	Pengawasan pemeriksaan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		6	Pengusahaan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		7	Pengembangan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
100	Inspektur Tambang Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	UU Nomor 3 Tahun 2020 & UU Nomor 4 Tahun 2009
		2	PP Nomor 96 Tahun 2021
		3	PP Nomor 25 Tahun 2023
		4	Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
		5	Kepmen ESDM No. 77.K-MB.01-MEM.B-2022
		6	Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018
		7	PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017
			Kompetensi Khusus:
		1	Prinsip Dasar Geologi
		2	Mineralogi dan Petrologi
		3	Teknik Eksplorasi Geologi
		4	Potensi Sumberdaya Geologi Indonesia
		5	Estimasi Sumber Daya dan Cadangan
		6	Pengeboran
		7	Pengeboran kering (tanpa fluida) dan dengan fluida
		8	Alat Gali, Muat dan Angkut
		9	Pengolahan Bahan Galian
		10	Mesin diesel dan Otto
		11	Kelistrikan
		12	Generator
		13	Motor listrik
		14	Metode dan sistem tambang terbuka
		15	Metode dan sistem tambang bawah tanah
		16	Geoteknik Tambang Terbuka
		17	Geoteknik Tambang Bawah Tanah
		18	Hidrologi
		19	Hidrogeologi
		20	Survei
		21	Perencanaan tambang
		22	Produksi tambang
		23	Teknologi proses metalurgi
		24	Analisis proses metalurgi
		25	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Th 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021
		26	Pengelolaan dan pemantauan kualitas air dan air limbah berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001
		27	Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 kegiatan pertambangan berdasarkan PP No 101 Tahun 2014 dan PP No. 74 Tahun 2001
		28	Audit Lingkungan Hidup berdasarkan PermenLH No. 3 tahun 2013
		29	Pemantauan kualitas udara kegiatan pertambangan berdasarkan PermenLH No. 4 Tahun 2014 dan PP No 41 Tahun 1999
		30	Pengelolaan sampah dan limbah padat kegiatan pertambangan berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan
		31	Izin Lingkungan berdasarkan PermenLHK No 4 Tahun 2021
		32	Permen ESDM No 1827 Tentang Pertambangan  yang baik
		33	Job Safty Analysis (JSA)
		34	Sistem manajemen Keselamatan Pertambanggan (SMKP)