Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 Part 4

Sumber

2024 Permenpan RB - Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
301	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kompetensi Umum:
			Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Kompetensi Khusus:
		1	Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan
		2	Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
		3	Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak
302	Pengelola Penanganan Perkara		Kemampuan Umum:
		1	Pancasila
		2	Kewarganegaraan
		3	Pengantar Ilmu Hukum
		4	Pengantar Hukum Indonesia
		5	Geografi
		6	Ekonomi
		7	Sejarah
		8	Sosiologi
		9	Seni dan Budaya
		10	Olahraga
		11	Politik
		12	Agama
		13	Teknologi
			Kemampuan Khusus:
		1	Perundang-Undangan tentang Kejaksaan
		2	Administrasi Data
		3	Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data
		4	Penyusunan Laporan
		5	Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana
		6	Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata
303	Pengelola Pencarian dan Pertolongan		Kompetensi Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
		2	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
		5	Peraturan Menteri PANRB Nomor 33 Tahun 2021
		6	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		7	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		8	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan
		9	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
		10	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		11	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan
		12	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		13	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		14	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
		15	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengakreditasian Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan
			Kompetensi Khusus:
		1	Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
		2	Teknik operasi SAR di ketinggian
		3	Teknik operasi SAR di perairan
		4	Teknik pertolongan pertama
304	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1	Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
		2	Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
		3	Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
		4	Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
		5	Perumusan organisasi pengadaan
		6	Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan
		7	Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
		8	Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa
		9	Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah
		10	Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah
		11	Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik
		12	Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		13	Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		14	Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		15	Pembentukan tim pengelola kontrak
		16	Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		17	Serah terima hasil pengadaan barang/jasa pemerintah
		18	Evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		19	Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk kuitansi, bukti
		20	Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		21	Identifikasi dan pengumpulan bahan/data/informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa
		22	Perencanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		23	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		24	Pengawasan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		25	Risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola
		26	Identifikasi dan pengumpulan bahan, data, dan informasi dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola
305	Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran		Kemampuan Umum:
		1	Matematika Dasar
		2	Bahasa Inggris Maritim
		3	Teknologi Informatika
		4	Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5	Sistem Manajemen Kapal
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2	Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3	Mesin Penggerak Utama
		4	Mesin Bantu
		5	Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6	Ilmu Bahan
		7	Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
306	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
			Kemampuan Khusus:
		1	Dinamika populasi, Keragaan SDI, Daerah Penangkapan Ikan dan Pengumpulan Data Perikanan
		2	Rancang bangun kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan Metode Penangkapan Ikan
		3	Melaksanakan tata kelola pengawakan kapal perikanan
		4	Permesinan kapal perikanan, alat bantu penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan dan tingkah laku ikan
		5	Fungsi, Klasifikasi, Fasilitas dan Aktivitas Pelabuhan Perikanan
307	Pengelola Rumah Aman		Kemampuan Umum:
			Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Aman
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemenuhan Persyaratan Penempatan
		2	Persiapan Perlindungan
		3	Pelaksanaan Perlindungan
		4	Pengamanan dan Pengawalan
		5	Program Perlindungan
		6	Pemantauan dan Pengendalian
		7	Penghentian Perlindungan
308	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		2	Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengelolaan Sumber Daya Air
		2	Pengelolaan Sungai
		3	Pengelolaan Daerah Pantai
		4	Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan
		5	Pengelolaan Daerah Irigasi
		6	Pengelolaan Daerah Rawa
		7	Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku
		8	Pengelolaan Bendungan
		9	Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
309	Pengembang Buku Elektronik		Kompetensi Umum:
		1	Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
		2	Penerapan proses pemerolehan naskah buku
		3	Bentuk, jenis, dan isi buku
		4	Aspek legalitas dan etika penerbita buku
		5	Penerapan standar mutu buku
		6	Ekosisten dan pelaku perbukuan
		7	Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
		8	Bagian-bagian buku
		9	Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
			Kompetensi Khusus:
		1	Proses produksi
		2	Regulasi perbukuan
		3	Pengembangan aset audio visual
		4	Perakitan buku elektronik
310	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pengantar pemetaan potensi kewirausahaan
		2	Pengantar pemetaan data kewirausahaan
		3	Pengantar analisis usaha
		4	Kolaborasi stakeholder
		5	Pengantar pengembangan teknologi informasi usaha
		6	Pengantar asesmen teknologi informasi dalam usaha
		7	Pengantar inkubasi wirausaha
		8	Pengantar pembiayaan wirausaha
		9	Pengantar pengembangan permodalan wirausaha
		10	Pengantar pengembangan ekosistem bisnis
		11	Pengantar kurikulum kewirausahaan
		12	Pengantar pengembangan kewirausahaan
			Kemampuan Khusus:
		1	Praktik pemetaan potensi kewirausahaan
		2	Perumusan konsepsi survey
		3	Praktik analisis usaha
		4	Konsultasi bisnis
		5	Praktik konsultasi bisnis
		6	Pendampingan usaha
		7	Praktik pendampingan usaha dalam lingkup perizinan dan pembukuan
		8	Praktik pengembangan usaha baru berbasis teknologi
		9	Praktik pengembangan inkubator wirausaha pemerintah atau swasta
		10	Pengembangan ekosistem bisnis
		11	Kebijakan kewirausahaan
		12	Program pengembangan kewirausahaan
		13	Pemantauan pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan pengembangan kewirausahaan
		14	Praktik pemantauan pengembangan UMK
311	Pengembang Kurikulum Ahli Pertama	1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
		3	Model konsep kurikulum
		4	Landasan pengembangan kurikulum
		5	Prinsip pengembangan kurikulum
		6	Komponen kurikulum
		7	Inovasi kurikulum
		8	Ekosistem pengembangan kurikulum
		9	Pengelolaan kurikulum
		10	Kerangka program pengembangan kurikulum
		11	Pengumpulan data untuk penyusunan program pengembangan kurikulum
		12	Perbaikan draf kurikulum
		13	Petunjuk pelaksanaan uji coba draf kurikulum
		14	Naskah pengarahan kegiatan uji coba draf kurikulum
		15	Uji coba draf kurikulum
		16	Pengumpulan dan klasifikasi data uji coba draf kurikulum
		17	Laporan hasil uji coba draf kurikulum
		18	Revisi draf kurikulum sesuai hasil analisis
		19	Rencana perbaikan draf kurikulum berdasarkan uji coba
		20	Identifikasi draf kurikulum yang akan diperbaiki
		21	Pelaksanaan kegiatan perbaikan draf kurikulum
		22	Laporan hasil perbaikan draf kurikulum
		23	Program sosialisasi
		24	Pelaksanaan sosialisasi
		25	Pelaksanaan persiapan implementasi
		26	Koordinasi dengan instansi terkait
		27	Perencanaan kegiatan bimbingan teknis
		28	Perencanaan kegiatan pemantauan
		29	Perencanaan kegiatan penelitian pengembangan kurikulum
312	Pengembang Tafsir Al Quran Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al- Qur'an
		2	Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
		3	Makna dan arti kosakata bahasa Arab
		4	Struktur dan kaidah bahasa Arab
		5	Wawasan keislaman
		6	Perkembangan buku digital dan bentuknya
		7	Peran media sosial dalam publikasi dan diseminasi pengetahuan
		8	Ilmu komputer dasar
			Kemampuan Khusus:
		1	Ilmu Asbabun Nuzul
		2	Ilmu Makkiyyah dan Madaniyyah
		3	Ilmu Muhkam dan Mutasyabih
		4	Ilmu Nasakh wa Mansukh
		5	Ilmu Kisah Al-Qur'an
		6	Ilmu Qiraat Al-Qur'an
		7	Nama dan proses turun dan sejarah pembukuan Al-Qur'an
		8	Manuskrip AL-Qur'an
		9	Terjemahan Al-Qur'an, pengertian, sejarah dan metodenya
		10	Implementasi bahasa Arab dalam penerjemahan Al-Qur'an
		11	Diskursus tafsir dan ilmu tafsir
		12	Metode dan corak penafsiran
		13	Sejarah dan dinamika perkembangan tafsir di Indonesia
		14	Bahasa Arab dan hubungannya dengan tafsir
		15	Isi dan kandungan beberapa surah dalam Al-Qur'an
313	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Peraturan terkait jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan turunannya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023
			Kompetensi Khusus:
		1	Analisis pengembangan teknologi pembelajaran
		2	Perancangan pengembangan sumber belajar
		3	Pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber
		4	Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
		5	Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran
		6	Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
314	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir, laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3
			Kemampuan Khusus:
			Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
315	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil		Kemampuan Umum:
			Regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir, laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3
			Kemampuan Khusus:
			Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
316	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan
		2	Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
		3	Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
		4	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan
		2	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		3	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
		4	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
		5	Pengendalian Perubahan Iklim
		6	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
317	Pengendali Ekosistem Hutan Pemula		Kemampuan Umum:
		1	Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan
		2	Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan pengendali ekosistem hutan
		3	Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional PEH
		4	Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		5	Wawasan umum terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
			Kemampuan Khusus:
		1	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		2	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		3	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		4	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
		5	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
		6	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
		7	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
		8	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
		9	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
		10	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari
		11	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		12	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		13	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		14	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
		15	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
		16	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
318	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia
		2	Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan
		3	Dasar dasar kehutanan
		4	Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
			Kemampuan Khusus:
			Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
319	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan Perundang-Undangan terkait Telekomunikasi
		2	Dasar-Dasar Telekomunikasi
		3	Komponen Elektronika
		4	Rangkaian Dasar Elektronika
		5	Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
		6	Dasar-Dasar Komputer
		7	Jaringan Komputer
		8	Perangkat Lunak
		9	Regulasi tentang Informatika
		10	Pemeliharaan Komputer
			Kemampuan Khusus:
		1	Antena, Propagasi, dan Saluran Transmisi
		2	Sistem Jaringan Telekomunikasi
		3	Modulasi Gelombang Radio
		4	Rangkaian Dasar Elektronika
		5	Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
		6	Elektronika Digital
		7	Jaringan Komputer
		8	Perangkat Lunak
		9	Pemeliharaan Komputer
320	Pengendali Frekuensi Radio Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan Perundang-Undangan terkait Telekomunikasi
		2	Dasar-Dasar Telekomunikasi
		3	Komponen Elektronika
		4	Rangkaian Dasar Elektronika
		5	Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
		6	Dasar-Dasar Komputer
		7	Jaringan Komputer
		8	Perangkat Lunak
		9	Regulasi tentang Informatika
		10	Pemeliharaan Komputer
			Kemampuan Khusus:
		1	Antena, Propagasi, dan Saluran Transmisi
		2	Sistem Jaringan Telekomunikasi
		3	Modulasi Gelombang Radio
		4	Rangkaian Dasar Elektronika
		5	Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
		6	Elektronika Digital
		7	Jaringan Komputer
		8	Perangkat Lunak
		9	Pemeliharaan Komputer
321	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
		2	Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
		3	Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
		4	Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
		5	Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
		6	Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi,dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
			Kemampuan Khusus:
		1	Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan menjelaskan tugas dan fungsi karantina
		2	Sanitary PhytoSanitar y(SPS) Agreement terhadap perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan
		3	Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
		4	Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP
		5	Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
		6	Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
		7	Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi karantina Ikan (IKI)
		8	Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis tatacara, penerbitan dan format dokumen tindakan karantina
		9	Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan pembudidayaan peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang berbahaya
		10	Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa katrantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
		11	Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi,dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
		12	Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia
		13	Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab golongan dan media pembawa
		14	Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
		15	Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
		16	Pengelolaan laboratorium
		17	Teknik pengambilan sampel
322	Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun		Kemampuan Umum:
		1	Dasar-dasar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
		2	Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
		3	Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
		4	Penyusunan Program Kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan NonB3
		5	Penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan NonB3
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengelolaan B3
		2	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
		3	Penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan Non B3
		4	Penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan Non B3
		5	Pemulihan fungsi lingkungan hidup
		6	Pemahaman kebencanaan
		7	Pengelolaan sampah
		8	Prosedur tindakan pencegahan risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja
		9	Perubahan Iklim
		10	Prosedur tindakan mitigasi risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja
		11	Prosedur tindakan penanganan risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja
		12	Aspek Pencemaran Lingkungan
323	Pengendali Konten Internet		Kemampuan Umum:
		1	Pembuatan Konten Digital
		2	Pemasaran Media Sosial
		3	Pemasaran Konten
		4	Blogging dan Penulisan Online
		5	Video Marketing dan Produksi
		6	Podcasting
		7	E-commerce dan Perdagangan Online
		8	Strategi Media Sosial
		9	Iklan Online dan PPC (Pay-Per-Click)
		10	Manajemen Reputasi Online
		11	Penggunaan Media Sosial untuk Bisnis
		12	Keterlibatan Pengguna dan Komunitas Online
		13	Email Marketing
		14	Personal Branding di Internet
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengoptimalan Mesin Pencari (SEO)
		2	Desain Web dan Pengembangan
		3	Analistik Web dan Pengukuran Data
		4	Keamanan dan Privasi Online
		5	Hak Cipta dan Lisensi Konten Digital
		6	Grafis dan Desain Visual untuk Web
		7	Pengembangan Aplikasi Mobile
		8	Strategi Konten Multiplatform
		9	Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) di Web
		10	Blockchain dan Implikasinya pada Konten Web
		11	Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pembuatan Konten
		12	Etika dan Hukum dalam Konten Digital
		13	Analisis Sentimen pada Media Sosial
		14	Internet of Things (IoT) dan Konten Web
324	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi terkait OPT/DPI
		2	Budidaya tanaman
		3	Pengetahuan umum OPT/DPI
		4	Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengenalan OPT
		2	Pengenalan dan penanganan DPI
		3	Musuh alami
		4	Pengendalian OPT
		5	Koleksi OPT
		6	Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
325	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi terkait OPT/DPI
		2	Budidaya tanaman
		3	Pengetahuan umum OPT/DPI
		4	Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengenalan OPT
		2	Pengenalan dan penanganan DPI
		3	Musuh alami
		4	Pengendalian OPT
		5	Koleksi OPT
		6	Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
326	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi terkait OPT/DPI
		2	Budidaya tanaman
		3	Pengetahuan umum OPT/DPI
		4	Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengenalan OPT
		2	Pengenalan dan penanganan DPI
		3	Musuh alami
		4	Pengendalian OPT
		5	Koleksi OPT
		6	Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
327	Pengevaluasi Penerbangan		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
		2	Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang penerbangan
		3	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		4	ICAO Annexes
		5	Keudaraan
			Kemampuan Khusus:
		1	Peralatan di Bandar Udara
			a. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
			b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara.
			c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
			d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan.
			e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome).
		2	Fasilitas di Bandar Udara
			a. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
			b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara.
			c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
			d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan.
			e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome).
		3	Keamanan Penerbangan
			a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
			b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara;
			c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;
			d. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
			e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.
			f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.
			g. Keudaraan.
		4	Keselamatan Penerbangan
			a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara;
			b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
			c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139- 10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
			d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan.
			e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038 Tahun 2017 Tentang Apron Management Service.
		5	Perawatan peralatan penerbangan
			a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 145 Amandemen tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara;
			b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0);
			c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara;
			d. Advisory Circular 171 – 05 Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan;
			e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan.
		6	Operasi Pesawat Udara
			a. Civil Aviation Safety Regulation Part 61 Licensing of Pilots and Flight Instructors;
			b. Civil Aviation Safety Regulation Part 91 General Operating and Flight Rules;
			c. Civil Aviation Safety Regulation Part 135 Certification and Operating Requirement: For Commuter and Charter Certificate Holders;
			d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;
			e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.
328	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Jabatan Fungsional
		2	Tugas, Fungsi dan Peran Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		3	Identifikasi khalayak sasaran penggerakan
			Kemampuan Khusus:
		1	Desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
		2	Kelembagaan desa
		3	Peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
		4	Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
		5	Konsep Kemandirian Masyarakat
		6	Jejaring Kemitraan dan Inovasi
		7	Pemberdayaan Masyarakat
		8	Sosiologi Perdesaan
		9	Perubahan Sosial dan Perubahan Budaya
		10	Komunikasi dan Gerakan Perubahan
329	Penghulu Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
		2	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		3	Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama
		4	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		5	Profil Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah
		6	Cara membaca Al-Qur'an
		7	Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris
			Kemampuan Khusus:
		1	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		2	PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
		3	PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
		4	Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan
		5	PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR)
		6	Kompilasi Hukum Islam
		7	Fikih Munakahat Klasik
		8	Fikih Munakahat Kontemporer
		9	Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimasislaman
		10	Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimasislaman
		11	PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
330	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2	Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		3	Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
		4	Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
		5	Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		6	Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
		7	Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor
		8	Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
			Kemampuan Khusus:
		1	Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor
		2	Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor
		3	Sistem kendaraan bermotor
		4	Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
		5	Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor
		6	Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor
		7	SDM pengujian kendaraan bermotor
		8	Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor
331	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2	Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		3	Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
		4	Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
		5	Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		6	Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
		7	Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor
		8	Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
			Kemampuan Khusus:
		1	Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor
		2	Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor
		3	Sistem kendaraan bermotor
		4	Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
		5	Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor
		6	Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor
		7	SDM pengujian kendaraan bermotor
		8	Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor
332	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
		5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan kegiatan K3
		2	Pengujian K3
		3	Pengujian kompetensi K3
		4	Pengendalian K3
		5	Pengkajian K3
		6	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
333	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	1	Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi
		2	Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3	Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi
		4	Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi atau pengembangan skema sertifikasi/inspeksi
334	Penguji Mutu Barang Pemula	1	Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi, penyiapan contoh uji dan pengujian tingkat kesulitan I
		2	Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3	Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		4	Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi
335	Penguji Mutu Barang Terampil	1	Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh dan pengujian/kalibrasi Tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 2
		2	Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3	Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		4	Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi
336	Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Dasar-dasar Elektronika
		2	Dasar-dasar Kelistrikan
		3	Dasar Telekomunikasi
		4	Telekomunikasi Seluler
		5	Satelit
		6	Radar
		7	Antenna
		8	Dasar-dasar Komputer
		9	Jaringan Komputer
		10	Perangkat Lunak
		11	Dasar Elektromagnetik
		12	Parameter RF
		13	Dasar Modulasi
		14	Frekuensi dan Panjang Gelombang
		15	Pengoperasian Komputer
		16	Literasi Digital
		17	Statistika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar-dasar Elektronika
		2	Dasar-dasar Kelistrikan
		3	Optik
		4	Rangkaian Digital
		5	Dasar Elektromagnetik
		6	Frekuensi dan Panjang Gelombang
		7	Daya RF, gain dan attenuasi
		8	Antenna dan Propagasi
		9	S-Parameter
		10	Komponen RF
		11	Electromagnetic Compatibility (EMC)
		12	Alat Pengolah Perkantoran
		13	Literasi Digital
		14	Statistika
337	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
		2	Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
		4	Permenhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
		1	PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
		2	PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun
		3	PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
		4	PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
		5	PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
		6	Rencana kerja, prosedur, tata cara  pengujian  jalur dan bangunan, fasilitas pengoperasian kereta api serta K3 pelaksanaan pengujian
338	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian
		2	PM Perhubungan Tahun 2011
		3	Permenpan RB No. 32 Tahun 2022
			Kemampuan Khusus:
		1	Dinamika sarana
		2	Sarana Berpenggerak
		3	Sarana Tanpa Penggerak
		4	Sarana Peralatan khusus
		5	Sistem Mekanik Sarana KA
		6	Sistem Pengereman Sarana KA
		7	Instrument kabin masinis
		8	Pola pengoperasian sarana
		9	KRL
		10	No identitas sarana KA
		11	Fungsi jabatan penguji sarana KA
		12	Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian
		13	K3LH
		14	Perawatan sarana perkeretaapian
339	Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		2	Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
		7	PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
		1	Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
		2	Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		3	Pengaturan perjalanan kereta api
		4	Awak sarana perkeretaapian
		5	Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		6	Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
		7	Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
340	Penilai Pemerintah Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023
		2	PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
		3	Konsep dasar keuangan negara
		4	Konsep dasar pengelolaan BMN/D
		5	Mikro ekonomi dasar
			Kemampuan Khusus:
		1	Konsep dasar penilaian
		2	Penilaian properti dengan pendekatan pasar
		3	Penilaian properti dengan pendekatan biaya
		4	Penilaian properti dengan pendekatan pendapatan
		5	Konsep dasar penilaian bisnis
		6	Konsep dasar penilaian Sumber Daya Alam
		7	Analisis terpisah di bidang penilaian = analisis HBU
341	Penilik Angkutan Laut		Kemampuan Umum:
		1	Bahasa Inggris Maritim
		2	Teknologi Informatika
		3	Ilmu Ekonomi
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar-dasar kepelabuhanan
		2	Dokumen kepelabuhanan dan dokumen pengangkutan
		3	Peraturan nasional dan konvensi internasional
		4	Kepedulian lingkungan
		5	K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		6	Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
		7	Jasa dan Fasilitas Pelabuhan
		8	IMDG Code
		9	ISPS Code
		10	Manajemen Angkutan Laut
		11	Keagenan
		12	Logistik dan supply chain management
		13	Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
		14	Manajemen mutu
		15	Manajemen perusahaan pelayaran
342	Penilik Kelaiklautan Kapal		Kemampuan Umum:
		1	Matematika dasar
		2	Bahasa Inggris Maritim
		3	Teknologi Informatika
		4	Kepedulian lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5	Sistem Manajemen Kapal
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan nasional dan konvensi internasional
		2	Konstruksi dan stabilitas kapal
		3	Mesin Penggerak Utama
		4	Mesin Bantu
		5	Sistem kelistrikan kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6	Ilmu bahan
		7	Perawatan dan perbaikan mesin induk dan bantu
343	Penilik Kenavigasian		Kemampuan Umum:
		1	Matematika dasar
		2	Fisika terapan
		3	Bahasa Inggris Maritim
		4	Teknologi Informatika
		5	Sistem manajemen kapal
		6	Budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan nasional dan konvensi internasional
		2	Sistem navigasi elektronik
		3	P2TL dan dinas jaga
		4	Prosedur darurat dan SAR
		5	Ilmu Pelayanan Datar
		6	Isyarat visual
		7	Teknik radio
		8	Perjanjian internasional terkait komunikasi (ITC dan SOLAS)
		9	Peraturan Radio
		10	Service document
		11	Telepon Radio
		12	GMDSS
344	Penilik Kepelabuhanan		Kemampuan Umum:
		1	Bahasa Inggris Maritim
		2	Teknologi Informatika
		3	Ilmu Ekonomi
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar-dasar kepelabuhanan
		2	Dokumen kepelabuhanan dan dokumen pengangkutan
		3	Peraturan nasional dan konvensi internasional
		4	Kepedulian lingkungan
		5	K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		6	Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
		7	Jasa dan Fasilitas Pelabuhan
		8	IMDG Code
		9	ISPS Code
		10	Manajemen Angkutan Laut
		11	Keagenan
		12	Logistik dan supply chain management
		13	Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
		14	Manajemen mutu
		15	Manajemen perusahaan pelayaran
345	Penjaga Menara Suar		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4	Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaannya
		7	Kecakapan Bahari
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkalan
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15	Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-Undang terkait
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
346	Penjaga Tahanan		Kemampuan Umum:
			UUD 1945, UU HAM, UU ASN
			Kemampuan Khusus:
		1	UU Pemasyarakatan, KUHP, KUHAP, Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, Permenkumhan Pengamanan Lapas dan Rutan, Permenpan JF Pengaman Pemasyarakatan
		2	UU Narkotika, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024
347	Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama	1	Analisis data dan informasi terkait pengembangan standar mutu produk
		2	Analisis data dan informasi terkait penilaian mutu
		3	Identifikasi data dan informasi hasil audit dalam rangka penerapan sistem mutu
348	Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an
		2	PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an
		3	Kodifikasi Al-Qur'an
		4	Struktur kalimat dan perubahan kata dalam bahasa Arab
			Kemampuan Khusus:
		1	Ilmu Rasm
		2	Ilmu Dhabt
		3	Ilmu Waqaf Ibtida
349	Penyelam Scuba Kapal Kelas I		Kemampuan Umum
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
			Kemampuan Khusus
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4	Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
		6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
		7	Kecakapan Bahari.
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
		9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13	Dasar-dasar Akuntansi.
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
		15	Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
350	Penyelam Scuba Kapal Kelas II		Kemampuan Umum
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
			Kemampuan Khusus
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4	Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
		6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
		7	Kecakapan Bahari.
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
		9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13	Dasar-dasar Akuntansi.
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
		15	Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
351	Penyelam Scuba Kapal Kelas III		Kemampuan Umum
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
			Kemampuan Khusus
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4	Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
		6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
		7	Kecakapan Bahari.
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
		9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13	Dasar-dasar Akuntansi.
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
		15	Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
352	Penyelidik Bumi Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
		2	Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Peran Penyelidik Bumi terkait tugas dan fungsi instansi di lingkungan Kementerian ESDM/Instansi lain/Pemerintah Provinsi
		3	Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Sumber daya mineral (mineral radioaktif) dan energi (batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, energi baru terbarukan)
		4	Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Mitigasi bencana geologi
		5	Pengetahuan isu strategis: Minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, panas bumi, kebijakan satu peta (KSP), aturan pemanfaatan data minyak dan gas bumi (Permen ESDM No. 1 Tahun 2022), mitigasi bencana geologi, geopark, perubahan iklim global dan warisan geologi
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengetahuan kajian data sekunder Geologi: petrologi-mineralogi, geomorfologi, cekungan sedimen tersier, struktur geologi-tektonik, vulkanologi
		2	Pengetahuan kajian data sekunder Geofisika: geofisika dasar, seismologi, metode geofisika, geostatistika, geofisika global
		3	Pengetahuan kajian data sekunder Kimia: kimia dasar, kimia terapan, geokimia
		4	Pengetahuan kajian data sekunder Geodesi: geomatika, penginderaan jauh, kartografi
		5	Pengetahuan kajian data sekunder Fisika: fisika dasar, instrumentasi
		6	Pengetahuan kajian data sekunder Teknik Sipil: geologi teknik
		7	Pengetahuan kajian data Geologi: petrologi-mineralogi, geomorfologi, stratigrafi-sedimentologi- paleontologi, struktur geologi-tektonik, vulkanologi
		8	Pengetahuan kajian data Geofisika: geofisika dasar, seismologi, metode geofisika, geofisika global
		9	Pengetahuan kajian data Kimia: kimia dasar (persamaan reaksi kimia), kimia terapan, geokimia
		10	Pengetahuan kajian data Geodesi: penginderaan jauh
		11	Pengetahuan kajian data Teknik Sipil: geologi teknik
		12	Pengetahuan kajian data primer Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami (jenis gelombang dan kegempaan), gerakan tanah
		13	Pengetahuan kajian data primer Lingkungan dan Konservasi: tata ruang, air tanah, geopark, geologi teknik
		14	Pengetahuan kajian data primer Resources: minyak dan gas bumi, mineral (logam-bukan logam dan batuan), batubara, panas bumi
		15	Pemahaman mengenai pemetaan Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah
		16	Pemahaman mengenai pemetaan Lingkungan dan Konservasi: tata ruang, , air tanah, geopark, geologi teknik
		17	Pemahaman mengenai pemetaan Resources: minyak dan gas bumi, mineral (logam-non logam), batubara, panas bumi
		18	Pemahaman mengenai pemetaan Geologi, geofisika, geokimia
		19	Pengetahuan mengenai seluruh aspek data kebumian di dalam sistem informasi geografi yang terpadu dan terstruktur
		20	Pengetahuan mengenai aspek permodelan Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah
		21	Pengetahuan mengenai aspek permodelan Resource: minyak dan gas bumi, mineral (logam-non logam), batubara, panas bumi
		22	Pengetahuan mengenai aspek permodelan Geologi, geofisika, geokimia
353	Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Penanganan, Pengelolaan Data, dan Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi
		2	Manajemen Dukungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
		3	Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
			Kompetensi Khusus:
		1	Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
		2	Pelaksanaan Pelacakan Aset
		3	Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
		4	Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik
		5	Penyusunan pendapat dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK
		6	Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
		7	Pengelolaan pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
354	Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika
		2	Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN
			Kompetensi Khusus:
		1	Menyusun dan menyelesaikan berkas perkara
		2	Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait pemetaan jaringan kejahatan terorganisir narkoba
		3	Kemampuan dalam pelaksanaan prosedur penyelidikan
		4	Kemampuan untuk merumuskan Perencanaan dan melaksanakan Penindakan Peredaran Gelap Narkoba
355	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Buddha		Kompetensi umum:
		1	Memahami regulasi tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023, PP 49/2018, PP 94/2021)
		2	Mampu menerapkan tugas pokok penyuluh agama (PermenPANRB 9/2021 tentang Penyuluh Agama)
		3	Mampu menerapkan Wawasan Kebangsaan (pancasila)
		4	Menerapkan Moderasi Beragama
		5	Menerapkan Komunikasi Publik
		6	memahami penggunakan IT dalam kegiatan penyuluhan
			Kompetensi khusus:
		1	Memahani dan Meneladan Kehidupan Siddharta Gautama
		2	Menganalisis Pancasila Buddhis dan Panca Dhamma
		3	Menganalisis penerapan Sifat Luhur Buddha
		4	Menganalisis penerapan Sila/Moralitas
		5	Menganalisis Puja dan Budaya Buddhis
		6	Menganalisis Konsep Empat Kebenaran Mulia
		7	Menganalisis Hukum Karma dan Tumimbal Lahir
		8	Menganalisis Hukum Tilakkhana
		9	Memahami Hukum Paticcasamuppada
		10	Memahami Misi Pembabaran Dhamma
		11	Memahami Kitab Suci Tripitaka
		12	Menganalisis Kesetaraan Gender dan HAM
		13	Memahami sejarah Perkembangan Agama Buddha
		14	Memahami persiapan bimbingan dan penyuluhan
		15	Mampu mengidentifikasi masalah agama dan pembangunan sebagai dasar pendampingan dan mediasi
356	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu	1	Kompetensi umum:
		2	PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		3	PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
		4	Memahami terkait syarat pendirian rumah ibadat
		5	memahami regulasi tentang pengelolaan dana punia
		6	Keputusan Dirjen Bimas Hindu No 85 Tahun 2023
		7	Menjelaskan dasar-dasar komunikasi efektif
		8	Deteksi dini konflik sosial
		9	Menerapkan teknologi dalam bimbingan penyuluhan
			Kompetensi khusus:
		1	Memahami kitab suci Weda
		2	Memahami Sejarah Agama Hindu
		3	Memahami Nyanyian
		4	Memahami Tri Kerangka Dasar Agama Hindu (sradha dan bhakti, susila dan acara)
		5	Konsep Tri Murti
		6	Menganalisis Karmapala
		7	Menganalisi pemikiran dalam Dharsana
		8	Menganalisis status Pandita dan Pinandita
		9	Menganalisis tugas dan kewajiban orang suci
		10	Menganalisis Tri Parartha
		11	Menganalisis Catur Guru
		12	Menganalisis Tri Hita Karana
		13	Menganalisis Tri Sandhya dan dinika upasana
		14	Menilai persembahyangan
357	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Islam		Kompetensi Umum:
		1	Teori Pembinaan dan Pemberdayaan Umat
		2	Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat
		3	Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat
		4	Regulasi tentang penyelesaian konflik sosial dan keagamaan
		5	Penyelesaian Konflik keagamaan
		6	RAN PE Nomor 7 Tahun 2021 dan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
		7	Teknologi Informasi dan Komunikasi
		8	Analisis Data
		9	Retorika Dakwah
		10	Kelembagaan, Organisasi, Kepemimpinan, dan Hubungan Masyarakat
		11	Metodologi Bimbingan dan Penyuluhan Agama
		12	Manajemen bimbingan dan penyuluhan agama Islam
			Kompetensi Khusus:
		1	Agama dan Wabah
		2	Dakwah Digital
		3	Intoleransi Beragama
		4	Moderasi Beragama
		5	Kaidah Ushul
		6	Ijtihad
		7	Sumber Hukum Islam
		8	Sejarah Peradaban Islam Indonesia
		9	Dinasti 'Abbasiyah
		10	Dinasti Umayyah
		11	Khulafaur Rasyidin
		12	Sirah Nabawiyah
		13	Shorof
		14	Nahwu
		15	Mu'amalah
		16	Ibadah
		17	Akhlak Tercela
		18	Akhlak Terpuji
		19	Ilmu tasawuf
		20	Ilmu Kalam
		21	Rukun Iman
		22	Mustholah Hadis
		23	Terjemahan Hadis
		24	Hafalan Hadis
		25	Ulumul Qur'an
		26	Tafsir
		27	Terjemahan Ayat
		28	Tajwid
358	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Katolik		Kemampuan Umum:
		1	Mengidentifikasi kebijakan ASN merujuk UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
		2	Mengidentifikasi Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Guru
		3	Mengimplementasikan 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia
			Kemampuan khusus:
		1	Memahami Kitab Suci Katolik perjanjian lama
		2	Memahami Kitab Suci Katolik perjanjian baru
		3	Mengindentifikasi kitab nabi-nabi
		4	Menganalisis teks Kitab Suci tentang Mukjizat Yesus
		5	Mengidentifikasi Surat-surat Pastoral, mengInterpretasikan pesan Surat Paulus
		6	Mengidentifikasi 12 Rasul Yesus, menghubungkan Cara hidup jemaat Pertama dengan konteks sekarang
		7	Memahami Magisterium Gereja Katolik (sejarah dan sifat gereja, 10 perintah allah, 5 tugas gereja, sakramen, liturgi, dokumen konsili vatikan II dan ajaran sosial gereja)
359	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Kristen		Kompetensi khusus:
		1	UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa  dan bernegara
		2	Pancasila dalam pandangan hidup bangsa serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari
		3	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
		4	Hak dan kewajiban Penyuluh Agama Kristen dan kode etik Penyuluh Agama Kristen
		5	Sasaran pelayanan Penyuluhan dan Metode Penyuluhan
			Kompetensi umum:
		1	Arti pemeliharaan Allah
		2	Keselamatan Allah bersifat universal dan pribadi
		3	Allah membaharui kehidupan dalam Roh Kudus
		4	Allah membimbing, mendamaikan dan menopang umat-Nya dalam sehat dan sakit
		5	Menjadi Jemaat yang misioner
		6	Pelayan Yang berhati Hamba
		7	Keaslian kitab-kitab Perjanjian Lama dan baru
		8	Alkitab penuntun hidup orang beriman dan pelita dalam kegelapan
		9	Nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5:22-23, Mazmur dan Kitab Amsal
		10	Gereja, Kemajemukan dan multikulturalisme
		11	Moderasi beragama dalam pandangan Alkitab: Hidup Rukun dan Damai
		12	ICT dan perkembangannya (evolusi dan inovasi ICT)
		13	Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, mencegah dan mengantisipasi HOAX
		14	Pendidikan dalam Keluarga Kristen
		15	Peran dan Tanggung Jawab Gereja dalam Pendidikan
		16	Sikap Orang Kristen terhadap Kesetaraan dan keadilan Gender
		17	Penyimpangan Seksual, pencegahan dan antisipasi
		18	Praktik demokrasi dalam perspektif iman Kristen
		19	Faktor penghambat damai sejahtera
		20	Krisis dalam kehidupan Lansia
		21	Ciri-ciri orang Kristen pembawa damai sejahtera
360	Penyuluh Bahasa		Kemampuan Umum:
			Kebijakan kebahasaan dan Kesastraan (Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebahasaan, diantaranya UU Nomor 24 Tahun 2009, PP Nomor 57 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019)
			Kemampuan Khusus:
		1	Substansi Penyuluhan Bahasa
			a) Ejaan
			b) Bentuk dan Pilihan Kata
			c) Kalimat
			d) Paragraf dan Teks
		2	Substansi Penyuluhan Sastra
			a) Kategorisasi Sastra
			b) Apresiasi Sastra
			c) Metode Penyuluhan Sastra
			d) Sastrawan dan Karyanya
		3	Teknik dan Etika Menyuluh
361	Penyuluh Hukum Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
		2	Pancasila
		3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
		4	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		5	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
			Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
		2	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
		3	Dasar-dasar konsultasi hukum
		4	Dasar-dasar komunikasi publik
		5	Dasar-dasar komunikasi dialogis
		6	Substansi hukum
		7	Struktur hukum
		8	Budaya hukum
		9	Dasar-dasar sosiologi hukum
		10	Perkawinan
		11	Hukum Perjanjian
		12	Kewarganegaraan
		13	Metode dan pendekatan penyuluhan hukum
		14	Tugas dan fungsi Penyuluh Hukum
362	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Wawasan umum terkait perencanaan penyuluhan kehutanan
		2	Wawasan umum terkait penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3	Wawasan umum terkait pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4	Wawasan umum terkait pengembangan sistem penyuluhan kehutanan
		5	Wawasan Umum terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Teknis Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2	Teknis Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3	Teknis Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4	Teknis Pengembangan Sistem Penyuluhan Kehutanan
		5	Teknis Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
363	Penyuluh Kehutanan Pemula		Kemampuan Umum:
		1	Wawasan Umum Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2	Wawasan Umum Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3	Wawasan Umum Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4	Wawasan Umum Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan kehutanan
			Kemampuan khusus:
		1	Teknis Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2	Teknis Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3	Teknis Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4	Teknis Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
364	Penyuluh Kehutanan Terampil		Kemampuan umum:
		1	Wawasan Umum Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2	Wawasan Umum Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3	Wawasan Umum Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4	Wawasan Umum Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan kehutanan
			Kemampuan khusus:
		1	Teknis Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2	Teknis Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3	Teknis Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4	Teknis Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
365	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pengendalian Penduduk
		2	Alat dan Metode Kontrasepsi
		3	Pembangunan Keluarga
		4	Konsep Dasar Keluarga
		5	Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, dan Komunikasi Interpersonal
			Kompetensi Khusus:
		1	Tumbuh Kembang Anak dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
		2	Generasi Remaja dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)
		3	Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)
		4	Kemandirian Ekonomi Keluarga
		5	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
		6	Pendataan Keluarga
		7	Pencatatan dan Pelaporan Keluarga
		8	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)
		9	Penyuluh KB
366	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama		Kemampuan umum:
		1	Peraturan-Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah
		2	Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah
		3	Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah
		4	Peraturan Lain tentang Pengelolaan Sampah (Permenpan/Perpres, dll)
		5	Wawasan umum dan lingkungan hidup
			Kemampuan Khusus:
		1	Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
		2	Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah
		3	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
		4	Dasar Pengetahuan Teknis Lingkungan Hidup
		5	Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup
367	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika
		2	Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN
			Kompetensi Khusus:
		1	Menyampaikan informasi P4GN yang efektif
		2	Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba
		3	Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba
		4	Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan
		5	Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba
368	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama		Kemampuan Umum
		1	Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri
		2	Pohon Industri
		3	Klasifikasi Industri
		4	Perijinan Usaha
		5	Pengetahuan Umum Tentang ASN
			Kemampuan Khusus:
		1	Standar Industri
		2	Kewirausahaan
		3	Industri Kecil dan Menengah
		4	Manajemen Operasional (Produksi)
		5	Manajemen Pemasaran
		6	Pengelolaan program penyuluhan usaha indag
		7	Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Usaha Indag
		8	Pendampingan dan/atau konsultasi usaha indag
		9	Monitoring dan evaluasi
369	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Regulasi di bidang Penyuluhan Pertanian
		2	Ilmu-ilmu Pertanian, Metodologi Evaluasi, Budidaya Pertanian, Panen dan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran
		3	Akses Informasi dan Teknologi, Akses Kelembagaan Keuangan, Alat mesin pertanian, sarana produksi
			Kompetensi Khusus:
		1	Potensi wilayah, Penyusunan Programa, Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh
		2	Materi, Metode, Media Penyuluhan Pertanian dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian
		3	Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Penyuluhan
370	Penyuluh Pertanian Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Regulasi di bidang Penyuluhan Pertanian
		2	Ilmu-ilmu Pertanian, Metodologi Evaluasi, Budidaya Pertanian, Panen dan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran
		3	Akses Informasi dan Teknologi, Akses Kelembagaan Keuangan, Alat mesin pertanian, sarana produksi
			Kompetensi Khusus:
		1	Potensi wilayah, Penyusunan Programa, Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh
		2	Materi, Metode, Media Penyuluhan Pertanian dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian
		3	Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Penyuluhan
371	Penyuluh Sosial Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pemahaman konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial
		2	Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi
			Kompetensi Khusus:
		1	Penerapan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
		2	Pemahaman konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial
		3	Pemahaman dan pengumpulan bahan bahan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial
		4	Penerapan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dalam melakukan pengembangan kualitas penyuluhan sosial
		5	Pemahaman konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dalam melakukan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan
372	Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan dan penyedia layanan aksesibilitas kesejahteraan sosial
		2	Implementasi kebijakan dan penyedia layanan aksesibilitas kesejahteraan sosial
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyusunan dan perencanaan kerja penyusunan buku braille dan buku bicara
		2	Analisis Kelayakan pengembangan kebijakan dan standarisasi penyusunan buku braille dan buku bicara
		3	Penyiapan bahan dan pengolahan naskah buku braille dan buku bicara
		4	Penyusunan laporan hasil kerja pelaksanaan penyusunan buku braille dan buku bicara
373	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan		Kemampuan Umum:
		1	Pengantar Ilmu Hukum
		2	Konsensus Kebangsaan
		3	Pengantar Filsafat Hukum
		4	Teori Hukum
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
		2	Tahapan pembahasan dan pengundangan pembentukan peraturan perundang-undangan
		3	Data, informasi, dan materi terkait Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan
374	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pengantar Ilmu Hukum
		2	Konsensus Kebangsaan
		3	Pengantar Filsafat Hukum
		4	Teori Hukum
			Kemampuan Khusus
		1	Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional, di luar Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah, di luar Program Legislasi Daerah, daftar kumulatif terbuka, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan, atau di luar usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan
		2	Data dan bahan terkaiot analisis urgensi Instrumen Hukum lainnya
		3	Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan
		4	Data dan bahas terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
		5	Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
		6	Data dan bahan terkait penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung
		7	Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
375	Perawat Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Praktik Keperawatan Berdasarkan Etik  (Standar Profesi perawat)
		2	Praktik Keperawatan Berdasarkan Legal  (Standar Profesi Perawat)
		3	Praktik Keperawatan Berdasarkan Peka Budaya (Standar Profesi Perawat)
		4	Area Praktik Keperawatan Profesional (Standar Profesi Perawat)
		5	Area Kepemimpinan dan Manajemen (Standar Profesi Perawat)
		6	Area Pendidikan dan Penelitian (Standar Profesi Perawat)
		7	Area Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional  (Standar Profesi Perawat)
			Kemampuan Khusus:
		1	Asuhan Keperawatan Medikal Bedah (Kamus Kompetensi)
		2	Asuhan Keperawatan Maternitas (Kamus Kompetensi)
		3	Asuhan Keperawatan Anak (Kamus Kompetensi)
		4	Asuhan Keperawatan Jiwa (Kamus Kompetensi)
		5	Asuhan Keperawatan Komunitas (Kamus Kompetensi)
376	Perawat Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Praktik keperawatan berdasarkan Etik, Legal dan Peka Budaya
		2	Area Praktik Keperawatan Profesional
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat
		2	Asuhan keperawatan medikal bedah
		3	Asuhan keperawatan maternitas
		4	Asuhan Keperawatan Anak
		5	Asuhan Keperawatan Jiwa
		6	Asuhan Keperawatan Komunitas
377	Perekam Medis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelayanan Pendaftaran Pasien
		2	Pengelolaan Rekam Medis
		3	Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
		4	Statistik dan Pelaporan Data Pasien
		5	Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis
		6	Pelepasan Informasi Kesehatan
378	Perekam Medis Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Tenaga kesehatan
		2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		3	Jabatan Fungsional Perekam medis
		4	Dasar Hukum Kebijakan Pelayanan RME di Fasyankes
		5	Klasifikasi dan perijinan rumah sakit
		6	Puskesmas
		7	KMK no.312 Tahun 2020,Hasil Kongres IX PORMIKI Tahun 2018
		8	Aspek Hukum Rekam Medis
		9	Permenkes 1171 tahun 2011 dan Permenkes 31 tahun 2019
		10	Budaya kerja dan nilai-nilai anti korupsi
		11	Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain
		12	Tanggap terhadap kejadian bencana
			Kemampuan Khusus:
		1	Identifikasi data sosial pasien
		2	Registrasi Pendaftaran
		3	Indeks utama pasien
		4	Penomoran rekam medis
		5	Penyiapan rekam medis
		6	Pemesanan rekam medis pasien lama
		7	Pengumpulan data pelayanan pendaftaran pasien
		8	Pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
		9	Penyajian data pelayanan pendaftaran pasien
		10	Instrumen pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
		11	Instrumen penyajian data pelayanan pendaftaran pasien
		12	Analisis hasil pengolahan data pelayanan pendaftan pasien
		13	Penyajian hasil pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
		14	Analisis data pelayanan pendaftaran pasien dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan terhadap pelayanan pendaftaran
		15	Evaluasi hasil laporan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan cara kerja pelayanan pendaftaran pasien yang lebih efektif
		16	Pedoman, standar, dan prosedur pelaksanaan pelayanan pendaftaran pasien
		17	Sosialisasi implementasi pedoman standar prosedur pelayanan pendaftaran pasien yang dilakukan perbaikan
		18	Konsep dan metode tata kelola pelayanan pendaftaran pasien
		19	Persiapan perlengkapan penyediaan rekam medis untuk berobat
		20	Bukti petunjuk keluar (outguide) sesuai dengan ketentuan
		21	Pengambilan kembali (retrieval) rekam medis
		22	Lokasi penjajaran
		23	Pengambilan rekam medis
		24	Penyisipan outguide
		25	Perapihan rekam medis
		26	Penyortiran rekam medis
		27	Analisis kegiatan pengelolaan rekam medis
		28	Penyajian kegiatan pengelolaan rekam medis
		29	Perumusan kegiatan pengelolaan rekam medis
		30	Pendistribusian rekam medis berdasarkan permintaan rekam medis
		31	Pencatatan pada buku ekspedisi
		32	Pendistribusian rekam medis sesuai permintaan
		33	Pelaksanaan bimbingan penyimpanan Rekam medis untuk berbagai kepentingan
		34	Pelestarian rekam medis di ruang penyimpanan
		35	Konsep dan metode tata kelola pengelolaan rekam medis di ruang penyimpanan
		36	Pengolahan data hasil kodifikasi klinis
		37	Audit hasil laporan kodifikasi klinis
		38	Pengolahan data hasil kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan
		39	Konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi pengolahan kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan
		40	Pengolahan data pelayanan dan program kesehatan
		41	Evaluasi data pelayanan kesehatan dan pelaporan pelayanan kesehatan
		42	Penyediaan data pelayanan dan program kesehatan untuk keperluan pihak lain
		43	Konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan statistik dan pelaporan data pasien
		44	Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penjaminan mutu pelayanan rekam medis berdasarkan pedoman
		45	Penyelenggaraan penjaminan mutu pelayanan rekam medis
		46	Pelayanan peminjaman rekam medis untuk pihak internal dan eksternal
379	Perekayasa Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pengelolaan Kerekayasaan
		2	Pendayagunaan Teknologi
			Kemampuan Khusus:
			Kerekayasaan Teknologi
380	Perencana Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tingkat Dasar
		2	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Tingkat Dasar
		3	Perencanaan Pembangunan Bidang Spasial Tingkat Dasar
381	Perevitalisasi Bahasa dan Sastra		Kemampuan Umum:
		1	Pemahaman terhadap pelindungan bahasa dan sastra sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2014
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemahaman tentang pemetaan bahasa
		2	Pemahaman tentang pemetaan sastra (lisan, tulis tangan, dan cetak)
		3	Pemahaman tentang kajian vitalitas bahasa
		4	Pemahaman tentang kajian vitalitas sastra
		5	Pemahaman tentang Revitalisasi Bahasa Daerah
		6	Pemahaman tentang Revitalisasi Sastra Lisan
		7	Pemahaman tentang Konservasi Bahasa Daerah
		8	Pemahaman tentang Konservasi Sastra Lisan
		9	Pemahaman tentang Konservasi Manuskrip
382	Perisalah Legislatif Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
		2	Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
			Kompetensi Khusus:
		1	Kelembagaan DPR
		2	Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
		3	Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
383	Petugas Barang Bukti		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan Perundang-Undangan Nasional
		2	Fungsi Pengelolaan Barang Bukti
		3	Uraian Tugas
		4	Sistem Informasi
		5	Manajemen
		6	Administrasi Data
		7	Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data
			Kompetensi Khusus:
		1	Aturan Penggunaan
		2	Aturan Pengelolaan
		3	Identifikasi Data
		4	Integrasi Data
		5	Analisa Data
		6	Hukum Acara Pidana
		7	Hukum Acara Perdata
		8	Hukum, Pendidikan dan Kewarganegaraan
		9	Penyusunan Laporan dan Layanan
384	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas da Angkutan Jalan
		2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
		2	Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
		3	Operasional terminal angkutan jalan
		4	Operasional angkutan jalan
		5	Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
		6	Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
		7	Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
		8	Transportasi darat ramah lingkungan
		9	Infrastruktur transportasi darat
		10	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
		11	Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
		12	Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
385	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Pengendalian Penduduk
		2	Alat dan Metode Kontrasepsi
		3	Pembangunan Keluarga
		4	Konsep Dasar Keluarga
		5	Advokasi dan Komunikasi Interpersonal
			Kompetensi Khusus:
		1	Tumbuh Kembang Anak
		2	Pendampingan Masa Perkembangan Remaja dan Penguatan Karakter
		3	Lansia, Keluarga yang Memiliki Lansia dan Keluarga Rentan
		4	Kemandirian Ekonomi Keluarga
		5	Pusat Informasi dan Konseling Remaja
		6	Pendataan Keluarga
		7	Pencatatan dan Pelaporan Keluarga
		8	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)
		9	Tugas fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana
		10	Percepatan Penurunan Stunting
386	Petugas Operasi dan Pemeliharaan		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan Umum
			Kompetensi Khusus:
		1	Tata cara operasi
		2	Tata cara pemeliharaan
		3	Alat ukur dan instrumentasi
387	Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan		Kemampuan Umum:
		1	UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		2	UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan
		3	UU No 18 tahun 2013 Pencegahan dan pemberatasan Perusakan Hutan
		4	PP No 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
		5	PP No 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
		6	PP No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
		7	PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		8	PP No.28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
			Kemampuan Khusus:
		1	Penjagaan
		2	Patroli
		3	Pengawalan
		4	Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
		5	Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran hutan
		6	Kesamaptaan
		7	Materi Keterampilan Teknis
		8	Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Tenaga Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan (TP3H)
388	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas da Angkutan Jalan
		2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
		2	Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
		3	Operasional terminal angkutan jalan
		4	Operasional angkutan jalan
		5	Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
		6	Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
		7	Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
		8	Transportasi darat ramah lingkungan
		9	Infrastruktur transportasi darat
		10	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
		11	Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
		12	Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
389	Petugas Survei Geologi		Kompetensi Umum:
		1	Geologi Dasar
		2	Alat dan teknik survei lapangan
			Kompetensi Khusus:
		1	Pemetaan geologi
		2	Batuan dan mineral
		3	Geologi struktur
		4	Potensi sumberdaya alam
		5	Pengelolaan data geologi
		6	Teori dasar geofisika dan geokimia
		7	Pengoperasian peralatan geofisika
		8	Manajemen proyek
		9	UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja; Keselamatan dan kesehatan kerja
		10	Interpretasi dan quality control data geofisika
		11	Pembuatan peta geologi berbasis SIG
390	Petugas Transportasi Darat		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas da Angkutan Jalan
		2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
		2	Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
		3	Operasional terminal angkutan jalan
		4	Operasional angkutan jalan
		5	Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
		6	Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
		7	Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
		8	Transportasi darat ramah lingkungan
		9	Infrastruktur transportasi darat
		10	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
		11	Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
		12	Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
391	Petugas Transportasi Perkeretaapian		Kemampuan Umum
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		2	Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus
		1	Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
		2	Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		3	Pengaturan perjalanan kereta api
		4	Awak sarana perkeretaapian
		5	Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		6	Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
		7	Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
392	Petugas Ukur Kawasan Hutan		Kemampuan Umum:
		1	Pemahaman tentang kawasan hutan
		2	Regulasi tentang pengukuhan
		3	Teknologi Informasi
		4	Pemahaman tentang SIG
			Kemampuan Khusus:
		1	Matematika Dasar dan Trigonometri
		2	Pengertian Ilmu ukur tanah
		3	Pemahaman tentang kawasan hutan
		4	Pengenalan alat ukur secara umum
		5	Alat ukur untuk kawasan hutan secara spesifik
		6	Cara kerja alat ukur
		7	Proses pengukuran kawasan hutan
		8	Proses pengolahan data hasil lapangan
		9	Pengenalan kompetensi umum surveyor
393	Polisi Kehutanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pengendalian Kebakaran Hutan
		2	Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
		3	Tindak Pidana Kehutanan
		4	Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
		5	Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan
		6	Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
			Kemampuan Khusus
		1	Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
		2	Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
		3	Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan  Hutan
394	Polisi Kehutanan Pemula		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
		2	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
		3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
		4	Pengetahuan Umum dan Teknis
			Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
		2	Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		4	Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
395	Polisi Kehutanan Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
		2	Wawasan Kehutanan
		3	Pengetahuan Umum
		4	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		6	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
			Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
		2	Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
		3	Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
		4	Tugas Pokok, Fungsi dan peran Polisi Kehutanan
		5	Pelaksanaan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
		6	Kesamaptaan
		7	Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan
		8	Pelaksanaan Penjagaan
		9	Pelaksanaan Patroli
		10	Materi Keterampilan Teknis
396	Polisi Khusus Cagar Budaya	1	Prosedur pengamanan
		2	Pelaporan tugas
		3	Identifikasi potensi pengamanan cagar budaya
		4	Penanganan pengamanan
		5	Pemahaman dasar hukum
		6	Pemahaman dasar hukum pelanggaran cagar budaya
		7	Pengadaan peralatan
		8	Penegakan peraturan atau larangan yang berlaku pada CB
		9	Pengamanan darurat
		10	Laporan pelanggaran cagar budaya
397	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama		Kemampuan Umum
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
			Kemampuan Khusus
		1	Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		2	Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3	Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
		4	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		5	Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
398	Polisi Pamong Praja Pemula		Kemampuan Umum
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
			Kemampuan Khusus
		1	Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		2	Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3	Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
		4	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		5	Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
399	Polisi Pamong Praja Terampil		Kemampuan Umum
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
			Kemampuan Khusus
		1	Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		2	Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3	Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
		4	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		5	Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
400	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Ruang lingkup humas
		2	Etika kehumasan
			Kemampuan Khusus:
		1	Manajemen isu
		2	Manajemen komunikasi
		3	Karakteristik media
		4	Media baru
		5	Komunikasi massa
		6	Publisitas
		7	Penulisan kehumasan
		8	Kegiatan-kegiatan humas
		9	Komunikasi organisasi
		10	Komunikasi interpersonal
		11	Teori komunikasi
		12	Model komunikasi
		13	Metode penelitian komunikasi
		14	Audit komunikasi