Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 Part 3

Sumber

2024 Permenpan RB - Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
201	Penata Anestesi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Peraturan tentang etik legal dan keselamatan pasien
		2	Peraturan terkait pengembangan diri dan profesionalisme
		3	Peraturan terkait komunikasi efektif
		4	Peraturan terkait dengan Landasan ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi
		2	Peraturan terkait dengan Tatalaksanan Obat, Gas, Mesin dan Peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan Pra, Intra, Pasca anestesi
		3	Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan anestesi pada Kegawatdaruratan dan bencana
202	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
203	Penata Kadastral Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pertanahan
		2	Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemetaan
		2	Pengukuran Bidang Tanah
		3	Survei Pertanahan
204	Penata Kehakiman Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
		2	Peningkatan Kapasitas Hakim
		3	Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
		4	Pemetaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
		5	Penelusuran Rekam Jejak Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
		6	Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
		7	Penyelenggaraab Persidangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
205	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
206	Penata Kelola Hukum dan Perundang Undangan		Kemampuan Umum:
		1	Pengantar Ilmu Hukum
		2	Konsensus Kebangsaan
		3	Pengantar Filsafat Hukum
		4	Teori Hukum
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		2	Data dan bahan terkait penyusunan telaahan di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
		3	Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		4	Data dan bahan terkait evaluasi di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
207	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
		2	Pelaksanaan Konstruksi Jalan
		3	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
		4	Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan
		5	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		6	Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial
		7	Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
		8	Pengoperasian Lalu Lintas
		9	Bahan Uji Mutu
208	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan		Kemampuan Umum:
			Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
			Kemampuan Khusus:
		1	Jenis Ikan, Biologi Perairan, Statistik Perikanan dan Daerah Penangkapan Ikan
		2	Rancang bangun kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan Metode Penangkapan Ikan
		3	Melaksanakan tata kelola pengawakan kapal perikanan
		4	Permesinan kapal perikanan, alat bantu penangkapan ikan, dan tingkah laku ikan
		5	Tambat Labuh, radio komunikasi, pemanduan kapal perikanan
209	Penata Kelola Layanan Kesehatan		Kompetensi Umum:
		1	UU No 20 tahun 2023 tentang ASN
		2	UU  Kesehatan no 17 tahun 2023
			Kompetensi Khusus:
		1	Pedoman K3
		2	Prinsip Komunikasi
		3	Pedoman Promosi Kesehatan
		4	Konsep Pelayanan Prima dalam layanan kesehatan
210	Penata Kelola Obat dan Makanan		Kompetensi Umum:
		1	Sistem informasi dan teknologi
		2	Manajemen mutu
		3	Peraturan obat dan makanan
		4	Komunikasi risiko terkait obat dan makanan
		5	Visi Misi BPOM/Budaya Kerja BPOM
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengawasan dan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
		2	Pemeriksaan sarana produksi tingkat dasar
		3	Pemeriksaan sarana distribusi tingkat dasar
		4	Pengambilan contoh
		5	Pengawasan penandaan obat dan makanan
		6	Analisa/evaluasi permohonan surat keterangan impor/ekspor/API-PI/IPB2 obat dan makanan atau analisa hasil pengawasan narkotik, psikotropik dan prekursor
		7	Pemeriksaan penerapan farmakovigilans di industri farmasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh industri farmasi untuk melaksanakan farmakovigilan tingkat dasar
		8	Pengawasan periklanan dan promosi setelah beredar
		9	Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi tingkat dasar
		10	Verifikasi produk kosmetik tingkat dasar
		11	Penilaian terhadap berkas permohonan pendaftaran pangan olahan tingkat dasar
		12	Pengujian kimia obat dan makanan
		13	Pengujian biologi obat dan makanan
		14	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan tingkat dasar
		15	Rancangan materi penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
		16	Kegiatan penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tingkat dasar
		17	Pengumpulan data dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan obat dan makanan
		18	Penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan (juklak)/petunjuk teknis (juknis)
211	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kompetensi Umum:
			Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Kompetensi Khusus:
		1	Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan
		2	Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
		3	Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak
212	Penata Kelola Pemerintahan		Kemampuan Umum:
		1	Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
		2	Analis kebijakan pemerintah terhadap perekonomian negara
		3	Perencanaan negara guna memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
			Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta turunannya
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
		3	Perencanaan negara guna memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		4	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Manjelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
213	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	1	Sejarah Pemilu di Indonesia
		2	Sistem Pemilu dan Pilkada
		3	Praktik Pemilu di Indonesia
		4	Struktur Organisasi
		5	Kewenangan
		6	Etik
		7	Policy maker dan implementator
		8	Kewajiban KPU (komisioner)
		9	Tugas dan Fungsi Kesekretariatan
		10	Perencanaan keuangan dan anggaran
		11	Tahapan pelaksanaan anggaran
		12	Pencalonan
		13	Data pemilih
		14	Pemungutan dan penghitungan suara
		15	Dasar hukum pemilu
		16	Undang-Undang Pemilu
		17	Peraturan KPU
		18	Azas-azas Pemilu
		19	Prinsip penyelenggaraan Pemilu
		20	Kode Etik
214	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
		2	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
		3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
		4	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
		5	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		6	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		7	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
		8	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
		9	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
		10	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		11	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
		12	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
		13	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		14	Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
		15	Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
		16	Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
		17	Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
		18	Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal
		19	Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
215	Penata Kelola Pengadaan Tanah		Kompetensi Umum:
			Pengertian dan Pengaturan Umum Pengadaan Tanah
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Pengadaan Tanah
		2	Persiapan Pengadaan Tanah
		3	Pelaksanaan Pengadaan Tanah
		4	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
		5	Pengadaan Tanah Skala Kecil
		6	Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional
		7	Sumber Dana Pengadaan Tanah dan Insentif Perpajakan
216	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Teori Pemilihan Umum
		2	Sistem-sistem Pemilihan Umum
		3	Peran dan Fungsi Bawaslu, KPU, dan DKPP
		4	Perkembangan Kelembagaan Pengawasan Pemilihan Umum
			Kemampuan Khusus:
		1	Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
		2	Penyusunan pedoman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu
		3	Pengawasan Pemilu
		4	Pengawasan partisipatif
		5	Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu
		6	Persidangan pelanggaran Pemilu
		7	Permohonan sengketa proses Pemilu
		8	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu
		9	Tindak lanjut dan pemantauan putusan
217	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		2	Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
		3	Pengelolaan Air Limbah Domestik
		4	Pengelolaan Drainase Lingkungan
218	Penata Kelola Pertambangan		Kompetensi Umum:
		1	UU Nomor 3 Tahun 2020 & UU Nomor 4 Tahun 2009
		2	PP Nomor 96 Tahun 2021
		3	PP Nomor 25 Tahun 2023
		4	Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
		5	Kepmen ESDM No. 77.K-MB.01-MEM.B-2022
		6	Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018
		7	PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017
			Kompetensi Khusus:
		1	Prinsip Dasar Geologi
		2	Mineralogi dan Petrologi
		3	Teknik Eksplorasi Geologi
		4	Potensi Sumberdaya Geologi Indonesia
		5	Estimasi Sumber Daya dan Cadangan
		6	Pengeboran
		7	Pengeboran kering (tanpa fluida) dan dengan fluida
		8	Alat Gali, Muat dan Angkut
		9	Pengolahan Bahan Galian
		10	Mesin diesel dan Otto
		11	Kelistrikan
		12	Generator
		13	Motor listrik
		14	Metode dan sistem tambang terbuka
		15	Metode dan sistem tambang bawah tanah
		16	Geoteknik Tambang Terbuka
		17	Geoteknik Tambang Bawah Tanah
		18	Hidrologi
		19	Hidrogeologi
		20	Survei
		21	Perencanaan tambang
		22	Produksi tambang
		23	Teknologi proses metalurgi
		24	Analisis proses metalurgi
		25	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Th 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021
		26	Pengelolaan dan pemantauan kualitas air dan air limbah berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001
		27	Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 kegiatan pertambangan berdasarkan PP No 101 Tahun 2014 dan PP No. 74 Tahun 2001
		28	Audit Lingkungan Hidup berdasarkan PermenLH No. 3 tahun 2013
		29	Pemantauan kualitas udara kegiatan pertambangan berdasarkan PermenLH No. 4 Tahun 2014 dan PP No 41 Tahun 1999
		30	Pengelolaan sampah dan limbah padat kegiatan pertambangan berdasarkan UU No 18 Tahun 2008
		31	Izin Lingkungan berdasarkan PermenLHK No 4 Tahun 2021
		32	Permen ESDM No 1827 Tentang Pertambangan  yang baik
		33	Job Safty Analysis (JSA)
		34	Sistem manajemen Keselamatan Pertambanggan (SMKP)
219	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Program
		2	Pemantauan Evaluasi
		3	Pengelolaan Data dan Informasi
		4	Penganggaran
		5	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
		6	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
		7	Manajemen Risiko
		8	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial
		2	Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
		3	Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
		4	Penyediaan Rumah Khusus
220	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi		Kemampuan Umum:
		1	Kebijakan dan Standar TI
		2	Manajemen Risiko TI
		3	Kepatuhan dan Regulasi TI
		4	Keamanan Siber
		5	Manajemen Proyek TI
		6	Manajemen Layanan TI
		7	Outsourcing dan Vendor Management
		8	Manajemen Perubahan TI
		9	Cloud Computing
			Kemampuan Khusus:
		1	Manajemen Aset TI
		2	Strategi dan Perencanaan TI
		3	Arsitektur Enterprise
		4	Manajemen Data dan Informasi
		5	Audit TI dan Pengendalian Internal
		6	Manajemen Sumber Daya TI
		7	Pengembangan dan Implementasi Sistem
		8	Pengelolaan Kinerja TI
		9	Tata Kelola Privasi Data
		10	Business Intelligence dan Analitik Data
		11	Manajemen Infrastruktur TI
		12	Inovasi dan Transformasi Digital
		13	Kesinambungan Bisnis dan Pemulihan Bencana TI
		14	Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam TI
		15	Manajemen Portofolio TI
		16	Integrasi Sistem dan Interoperabilitas
		17	Manajemen Sistem Informasi Kesehatan
		18	Pengembangan Agile dan Metodologi Scrum
		19	Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin dan Bisnis
221	Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan
		2	Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik
		2	Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan
		3	Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan
		4	Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan
		5	Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan
222	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan Pengendalian Penduduk
		2	Konsep Dasar Keluarga
		3	Kebijakan Pembangunan Keluarga
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		2	Advokasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		3	Analisis Demografi
		4	Penyusunan Program Kesehatan Reproduksi
		5	Pembangunan Keluarga
		6	Analisis Data dan Informasi Kependudukanm Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana
223	Penata Keprotokolan		Kemampuan Umum:
		1	Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan
		2	Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang- undangan
		3	Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokoler berdasarkan peraturan perundang-undangan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		2	Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		3	Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		4	Pelayanan keprotokolan terkait tata cara Protokol Internasional sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang keprotokolan
		5	Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
224	Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		Kemampuan Umum:
		1	Matematika terapan
		2	Fisika terapan
		3	Informasi dan Teknologi
		4	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
		5	Bahasa inggris maritim & SMCP
		6	Kepemimpinan
			Kemampuan Khusus:
		1	Prosedur darurat
		2	Marine Pollution
		3	Peraturan Pencegahan tubrukan dilaut dan Dinas Jaga
		4	Konstruksi dan stabilitas kapal
		5	Penanganan dan pengaturan muatan
		6	Hukum maritim
		7	Global Maritime Distress Safety System
225	Penata Keselamatan Pelayaran		Kemampuan Umum:
		1	Matematika terapan
		2	Fisika terapan
		3	Informasi dan Teknologi
		4	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
		5	Bahasa inggris maritim & SMCP
		6	Kepemimpinan
			Kemampuan Khusus:
		1	Prosedur darurat
		2	Marine Pollution
		3	Peraturan Pencegahan tubrukan dilaut dan Dinas Jaga
		4	Konstruksi dan stabilitas kapal
		5	Penanganan dan pengaturan muatan
		6	Hukum maritim
		7	Global Maritime Distress Safety System
226	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pertanahan
		2	Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Kemampuan Khusus:
		1	Konsolidasi Tanah
		2	Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan
		3	Pengadaan Tanah
		4	Penilaian Tanah
		5	Pemberdayaan Tanah Masyarakat
		6	Penatagunaan Tanah
		7	Reforma Agraria
227	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
228	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
229	Penata Laksana Barang Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Kebijakan Jabatan Fungsional
		2	Konsep dasar pengelolaan BMN
		3	Konsep dasar keuangan negara
		4	Konsep dasar akuntansi pemerintahan
			Kemampuan Khusus:
		1	Kebijakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara
		2	Kebijakan penggunaan Barang Milik Negara
		3	Kebijakan pemanfaatan Barang Milik Negara
		4	Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara
		5	Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
		6	Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
		7	Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
		8	Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
230	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
		2	Pelaksanaan Konstruksi Jalan
		3	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
		4	Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan
		5	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		6	Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial
		7	Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
		8	Pengoperasian Lalu Lintas
		9	Bahan Uji Mutu
231	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
		2	Pelaksanaan Konstruksi Jalan
		3	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
		4	Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan
		5	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		6	Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial
		7	Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
		8	Pengoperasian Lalu Lintas
		9	Bahan Uji Mutu
232	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		2	Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
		3	Pengelolaan Air Limbah Domestik
		4	Pengelolaan Drainase Lingkungan
233	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		2	Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
		3	Pengelolaan Air Limbah Domestik
		4	Pengelolaan Drainase Lingkungan
234	Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula		Kompetensi Umum:
		1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		2	Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengelolaan Sumber Daya Air
		2	Pengelolaan Sungai
		3	Pengelolaan Daerah Pantai
		4	Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan
		5	Pengelolaan Daerah Irigasi
		6	Pengelolaan Daerah Rawa
		7	Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku
		8	Pengelolaan Bendungan
		9	Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
235	Penata Laksana Sumber Daya Air		Kompetensi Umum:
	Terampil	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		2	Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengelolaan Sumber Daya Air
		2	Pengelolaan Sungai
		3	Pengelolaan Daerah Pantai
		4	Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan
		5	Pengelolaan Daerah Irigasi
		6	Pengelolaan Daerah Rawa
		7	Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku
		8	Pengelolaan Bendungan
		9	Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
236	Penata Pameran	1	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
		2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		3	Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
237	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
		2	Perencanaan Penanggulangan Bencana
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengkajian Risiko Bencana
		2	Kesiapsiagaan logistik dan peralatan bencana
		3	Pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat
		4	Fasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi
		5	Mitigasi bencana
		6	Pusdalops
		7	Peringatan dini bencana
		8	Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
		9	Rencana operasi penanganan darurat
		10	Pengendalian operasi/komando penanganan
		11	Pemenuhan kebutuhan dasar
		12	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
		13	Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan
		14	Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan
		15	Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
		16	Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban
		17	Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam
238	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Konsep dan strategi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
		2	Rencana kerja dan kegiatan promosi dan desiminasi terbitan ilmiah
		3	Etika publikasi dalam proses verifikasi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
			Kompetensi Khusus:
		1	Penerimaan naskah atau materi audiovisual
		2	Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual
		3	Penyuntingan
		4	Desain
		5	Produksi
239	Penata Perizinan Ahli Pertama	1	UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017
		2	Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan
240	Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		2	Definisi Perlindungan
		3	Definisi Subyek Perlindungan
		4	Syarat Permohonan Perlindungan
		5	Tata Cara Pengajuan Permohonan
		6	Jangka Waktu Permohonan Perlindungan
		7	Persiapan Layanan Permohonan Perlindungan
		8	Jenis Tindak Pidana Dalam Pemberian Perlindungan
		9	Hak Saksi dan Korban
		10	Jenis Layanan Perlindungan
		11	Jangka Waktu Pemberian Perlindungan
			Kemampuan Khusus:
		1	Investigasi
		2	Asesmen
		3	Penelahaan Dokumen Permohonan Perlindungan
		4	Telaah Materiil Permohonan
		5	Risalah Permohonan
		6	Keputusan Pemberian Perlindungan
		7	Teknis Perlindungan Fisik
		8	Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikologis
		9	Teknis Pemenuhan Hak Prosedural
		10	Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial
		11	Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku
		12	Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan
		13	Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan
		14	Teknis Pemberian Perlindungan Hukum
		15	Teknis Pemberian Hak atas Informasi
241	Penata Pertanahan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pertanahan
		2	Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Kemampuan Khusus:
		1	Konsolidasi Tanah
		2	Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan
		3	Pengadaan Tanah
		4	Penilaian Tanah
		5	Pemberdayaan Tanah Masyarakat
		6	Penatagunaan Tanah
		7	Reforma Agraria
242	Penata Ruang Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pertanahan
		2	Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Kemampuan Khusus:
		1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		2	Pengawasan Penataan Ruang
		3	Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
		4	Penyusunan Rencana Tata Ruang
		5	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
		6	Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang
243	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan		Kemampuan Umum:
		1	Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		2	Mengetahui pengetahaun umum di bidang Kelautan dan Perikanang kelautan dan perikanan
		3	Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
		4	Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan
		5	Pengetahuan dasar mengenai alat-alat pengolah data
		6	Peraturan Kelautan dan Perikanan
		7	Sistem manajemen keamanan pangan
		8	Sistem manajemen mutu pengujian
		9	Strategi Kebijakan Ekonomi Biru Bidang Kelautan dan Perikanan
		10	Dasar-dasar/falsafah penyuluhan perikanan
		11	Inovasi Difusi dan Adopsi
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
		2	Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
		3	Penataan Pemasukan Benih Calon Induk dan Induk
		4	Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
		5	Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
		6	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
		7	Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		8	Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		9	Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		10	Pengenalan Jenis Ikan
		11	Identifikasi jenis - jenis kapal penangkapan ikan
		12	Identifikasi awak kapal perikanan
		13	Identifikasi jenis mesin  dan alat penangkapan ikan
		14	Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
		15	Mampu melakukan penataan  sarana dan prasarana di bidang Kelautan dan Perikanan
		16	Pengetahuan dasar mengenai Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
		17	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
		18	Pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		19	Pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		20	Sistem manajemen keamanan pangan
		21	Sistem manajemen mutu pengujian
		22	Ketertelusuran dan penarikan produk pangan
		23	Akses teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan
		24	Kemitraan Usaha dan Pembiayaan/permodalan sektor kelautan dan perikanan
		25	Pengolahan Data, Produktivitas dan Skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
244	Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian		Kemampuan Umum:
		1	Penyusunan kebijakan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
		2	Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemenuhan Persyaratan Badan Akreditasi
		2	Pengembangan Sistem Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
		3	Penilaian Pemenuhan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
245	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran		Kemampuan Umum:
		1	Penyusunan Kebijakan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		2	Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
			Kemampuan Khusus:
		1	Penyediaan dan Pengembangan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
		2	Pemeliharaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
		3	Pelaksanaan Diseminasi Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
		4	Pemenuhan pengakuan nasional atau internasional standar pengukuran atau bahan acuan
246	Penelaah Pengembangan Standar		Kemampuan Umum:
		1	Penyusunan Kebijakan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		2	Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengembangan Standar Nasional Indonesia
		2	Pengembangan Standar Internasional
		3	Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI
247	Peneliti Ahli Muda		Kompetensi Umum:
		1	Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
		2	Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi
		3	Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI.
		4	Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian
			Kompetensi Khusus:
		1	Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian.
		2	Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		3	Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		4	Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan.
		5	Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
248	Peneliti Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
		2	Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi
		3	Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI.
		4	Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian
			Kompetensi Khusus:
		1	Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian.
		2	Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		3	Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		4	Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan.
		5	Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
249	Penera Ahli Pertama	1	Pelaksanaan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan III dan IV
		2	Pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan III dan IV
		3	Penanganan dan pengelolaan instalasi uji
250	Penera Terampil	1	Aturan dan prosedur pelaksanaan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan I dan II
		2	Aturan dan prosedur pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan I dan II
		3	Pengetahuan dasar terkait pengelolaan instalasi uji
251	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Arab		Kompetensi Umum:
			Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2	Membaca teks Bahasa Indonesia
		3	Struktur Bahasa Arab dan ungkapan tulis Bahasa Arab
		4	Pemahaman membaca teks Bahasa Arab
252	Penerjemah Ahli Pertama -		Kompetensi Umum:
	Penerjemah Bahasa Belanda		Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2	Membaca teks Bahasa Indonesia
		3	Struktur tata Bahasa Belanda dan ungkapan tulis Bahasa Belanda
		4	Pemahaman membaca teks Bahasa Belanda
253	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris		Kompetensi Umum:
			Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2	Membaca teks Bahasa Indonesia
		3	Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris
		4	Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris
254	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Jepang		Kompetensi Umum:
			Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2	Membaca teks Bahasa Indonesia
		3	Struktur Bahasa Jepang dan ungkapan tulis Bahasa Jepang
		4	Pemahaman membaca teks Bahasan Jepang
255	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Korea		Kompetensi Umum:
			Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2	Membaca teks Bahasa Indonesia
		3	Struktur Bahasa Korea dan ungkapan tulis Bahasa Korea
		4	Pemahaman membaca teks Bahasa Korea
256	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Mandarin		Kompetensi Umum:
			Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2	Membaca teks Bahasa Indonesia
		3	Struktur Bahasa Mandarin dan ungkapan tulis Bahasa Mandarin
		4	Pemahaman membaca teks Bahasa Mandarin
257	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Prancis		Kompetensi Umum:
			Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2	Membaca teks Bahasa Indonesia
		3	Struktur Bahasa Prancis dan ungkapan tulis Bahasa Prancis
		4	Pemahaman membaca teks Bahasa Prancis
258	Pengamat Gunung Api Pemula		Kompetensi Umum:
		1	Tugas fungsi Pengamat Gunung Api
		2	Peran Pengamat Gunung Api
		3	Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
		4	Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		5	Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia
		6	Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia
			Kompetensi Khusus:
		1	Pembentukan gunung api
		2	Istilah Kegunungapian
		3	Dampak gunung api
		4	Kawasan rawan bencana gunung api
		5	Produk gunung api
		6	Klasifikasi gunung api
		7	Komponen dasar elektronika
		8	Rangkaian listrik
		9	Sensor dan Transducer
		10	Gelombang
		11	Mekanika (Gaya)
		12	Geometri
		13	Trigonometri
		14	Statistika
		15	Jaringan komputer
		16	Sistem bilangan komputer
		17	Peralatan pemantauan gunung api
		18	Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental
		19	Tingkat aktivitas gunung api
		20	Diseminasi informasi gunung api
		21	Lingkungan kerja Pengamat Gunung Api
259	Pengamat Gunung Api Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Tugas fungsi Pengamat Gunung Api
		2	Peran Pengamat Gunung Api
		3	Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
		4	Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		5	Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia
		6	Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia
			Kompetensi Khusus:
		1	Pembentukan gunung api
		2	Istilah Kegunungapian
		3	Dampak gunung api
		4	Kawasan rawan bencana gunung api
		5	Produk gunung api
		6	Klasifikasi gunung api
		7	Komponen dasar elektronika
		8	Rangkaian listrik
		9	Sensor dan Transducer
		10	Alat Ukur dan Pengukuran
		11	Gelombang
		12	Thermodinamika
		13	Pengukuran dalam ilmu fisika
		14	Aplikasi dalam ilmu fisika
		15	Elektromagnetika
		16	Geometri
		17	Trigonometri
		18	Statistika
		19	Diferensial, integral dan limit
		20	Jaringan komputer
		21	Dasar-dasar pemrograman
		22	Elektronika digital
		23	Dasar Mikrocontroler dan Mikroprocessor
		24	Peralatan pemantauan gunung api
		25	Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental
		26	Tingkat aktivitas gunung api
		27	Diseminasi informasi gunung api
260	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pengenalan ilmu meteorologi dasar
		2	Pengolahan data meteorologi
		3	Prediksi cuaca
		4	Pengertian ilmu klimatologi-kualitas udara dasar
		5	Prakiraan iklim ekstrim
		6	Pengenalan ilmu geofisika dasar
		7	Sedimentologi dan stratigrafi
		8	Peralatan teknologi MKG
		9	Kalibrasi peralatan teknologi MKG
			Kemampuan Khusus:
		1	Model prakiraan meteorologi
		2	Peralatan operasional meteorologi
		3	Analisis meteorologi kompleks
		4	Pengolahan data klimatologi tingkat lanjutan
		5	Analisis klimatologi kompleks
		6	Iklim ekstrim
		7	Teknis operasional geofisika
		8	Pengolahan data geofisika
		9	Analisis geofisika kompleks
		10	Pengoperasian peralatan teknologi canggih/modern
		11	Pengujian peralatan teknologi MKG
		12	Kalibrasi peralatan teknologi canggih/modern
261	Pengamat Tera Pemula	1	Ketentuan dan metode pengambilan data alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
		2	Penyiapan bahan pemeriksaan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran, perlabelan barang dalam keadaan terbungkus dan pemeriksaan tanda tera serta satuan ukuran pada pengumuman atau pemberitahuan yang menyatakan ukuran, takaran, berat pada tempat penjualan barang
		3	Penyiapan bahan penyuluhan bidang metrologi legal
262	Pengamat Tera Terampil	1	Pengumpulan dan penyajian data terkait alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
		2	Pemeriksaan dan pengecekan unjuk kerja alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tingkat kesulitan I, pemeriksaan pelabelan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dinyatakan dalam berat secara umum, dan jumlah hitungan, serta pemeriksaan satuan ukuran pada pengumuman
		3	Penyuluhan bidang metrologi legal
263	Pengantar Kerja Ahli Pertama		Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
		2	Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		3	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Penempatan
			Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
		5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
264	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman, PP Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
		2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2016
		3	SNI tentang Alat dan Mesin Pertanian dan ISO tentang Sistem Manajemen Mutu
		4	Analisa ekonomi alat dan mesin pertanian
		5	Ilmu dasar mekanisasi pertanian, alat ukur/instrumentasi, keselamatan dan kesehatan kerja, perkembangan mekanisasi pertanian saat ini
			Kompetensi Khusus:
		1	Tahapan budidaya dan alat dan mesin pra panen (pengolahan tanah, penanaman, perlindungan tanaman) dan pengawasan pengadaan, penggunaan dan peredaran alsintan
		2	Tahapan panen, pascapanen dan pengolahan serta alat dan mesin komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
		3	Persiapan pelaksanaan pengujian, instrumen pengujian, prosedur dan tata cara pengujian, kinerja alat dan mesin pertanian
		4	Persiapan pelaksanaan sertifikasi, prosedur dan tata cara sertifikasi, serta SDM pelaksana proses sertifikasi alat dan mesin pertanian
265	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi bidang pertanian
		2	Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
		3	Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi)
			Kompetensi Khusus:
		1	Regulasi perbenihan nasional
		2	Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian pelepasan varietas)
266	Pengawas Benih Tanaman Pemula		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi bidang pertanian
		2	Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
		3	Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi)
			Kompetensi Khusus:
		1	Regulasi perbenihan nasional
		2	Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian pelepasan varietas)
267	Pengawas Benih Tanaman Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi bidang pertanian
		2	Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
		3	Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi)
			Kompetensi Khusus:
		1	Regulasi perbenihan nasional
		2	Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian pelepasan varietas)
268	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan produksi benih dan bibit ternak (produksi benih, bibit, seleksi)
		2	Manajemen pemeliharaan ternak
		3	Istilah bidang peternakan
			Kompetensi Khusus:
			Ciri-ciri karakteristik ternak
269	Pengawas Bibit Ternak Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan produksi benih dan bibit ternak (produksi benih, bibit, seleksi)
		2	Manajemen pemeliharaan ternak
		3	Istilah bidang peternakan
			Kompetensi Khusus:
			Ciri-ciri karakteristik ternak
270	Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi		Kompetensi Umum:
		1	Tugas, Fungsi, dan Peran Aparatur Sipil Negara
		2	Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil negara
		3	Peran jabatan Pengawas EBTKE
		4	Tugas dan tanggung jawab Pengawas EBTKE
		5	Organisasi EBTKE
		6	UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
		7	PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
		8	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
		9	Perpres Nomor 112 Tahun 2022
		10	PP 33 Th 2023 tentang konservasi energi
		11	Permen ESDM no 14 th 2021
		12	Permen ESDM Nomor 12 tahun 2023
		13	Permen ESDM No 32 Th 2008 ttg Bahan Bakar Nabati dan Perubahannya
			Kompetensi Khusus:
		1	Potensi Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia
		2	Konversi satuan dalam bidang EBTKE
		3	Bioenergi: Bahan Bakar Nabati
		4	Bioenergi: PLT Bio
		5	Bioenergi:  Biogas
		6	Bioenergi: Biomassa
		7	Aneka EBT: Energi Baru (Nuklir, Hidrogen, Coal Bed Methane, Liquified Coal, Gassified Coal)
		8	Aneka EBT: Energi Surya
		9	Aneka EBT: Energi Angin
		10	Aneka EBT: Energi Gerakan dan Perubahan Suhu Air Laut
		11	Aneka EBT: Energi Aliran dan Terjunan Air
		12	Konservasi Energi: Manajemen Energi
		13	Konservasi Energi: SKEM dan Labeling
		14	Konservasi Energi: Program Konservasi Energi
		15	Analisis Ekonomi Energi
		16	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		17	Dampak Lingkungan dan Sosial Pengembangan dan Penggunaan EBTKE
		18	Target, Komitmen, dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
		19	Aspek Keteknisan (SNI, SKKNI, TKDN)
271	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Aplikasi-aplikasi dan layanan call center yang ada di BPOM
		2	Sistem kerja dan proses bisnis di BPOM
		3	Tata kerja dan organisasi BPOM
		4	Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang obat dan makanan
		5	Gambaran visi, misi dan budaya kerja POM
			Komptensi Khusus:
		1	Kasus/kejadian kejahatan obta dan makanan
		2	Regulasi yang berhubungan dengan bidang penindakan obat dan makanan
		3	Regulasi dalam pengawasan fasilitas produksi obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor
		4	Prinsip-prinsip cara pembuatan obat yang baik (CPOB)
		5	Regulasi dalam pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian (obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor)
		6	Prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik (CDOB)
		7	Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian (obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor)
		8	Regulasi pengawasan mutu obat
		9	Regulasi pengawasan penandaan/label dan/atau iklan obat
		10	Regulasi pengawasan penandaan/label dan/atau iklan/promosi produk tembakau
		11	Regulasi pengawasan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor
		12	Regulasi penerapan farmakovigilans
		13	Regulasi tentang persyaratan teknis bahan kosmetik (terutama bahan dilarang) dan cemaran dalam kosmetik
		14	Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi kosmetika
		15	Regulasi pengawasan penandaan kosmetika
		16	Regulasi dan prinsip-prinsip CPOTB dalam pengawasan sarana produki obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		17	Regulasi dan prinsip-prinsip cara distribusi yang baik untuk obat bahan alam dalam pengawasan sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		18	Regulasi pengawasan mutu dan keamanan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		19	Regulasi dan tata cara pengawasan iklan obat bahan alami dan suplemen kesehatan
		20	Regulasi dan tata cara pengawasan penandaan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		21	Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		22	Sistem farmakovigilan dan efek tidak diinginkan pada penggunaan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		23	Regulasi terkait prinsip cara peredaran pangan olahan yang baik/sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran
		24	Regulasi terkait pengambilan contoh pangan dan tindak lanjut hasil pengujian pangan
		25	Regulasi terkait KLB keracunan pangan
		26	Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi pangan olahan
		27	Regulasi pengawasan penandaan dan/atau label pangan olahan
		28	Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan
		29	Registrasi produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan
		30	Pengetahuan dasar uji pra klinik/uji klinik obat bahan alam
		31	Notifikasi produk kosmetika
		32	Penilaian dokumen informasi produk
		33	Pengetahuan tentang registrasi pangan olahan
		34	Pengetahuan tentang label pangan olahan
		35	Dasar-dasar pengujian kimia, pengujiam kromatografi, spektrofotometri dan disolusi
		36	Dasar-dasar pengujian mikrobiologi, biologi molekuler, pengujian kualitatif/kuantitatif mikroba spesifik
		37	Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif, dan metodologi kuantitatif
		38	Rancangan materi penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
		39	Kegiatan penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tingkat dasar
		40	Konsep pengawasan obat dan makanan
		41	Dasar hukum penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Peraturan Badan POM, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan
272	Pengawas Industri		Kemampuan Umum:
		1	Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian
		2	Undang-Undang Perindustrian
			Kemampuan Khusus:
		1	Definisi dan metode pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri
		2	Substansi/bidang pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri
		3	Tingkat risiko, pemberian sanksi dan rekomendasi atas hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pembinaan industri
273	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
		2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
		4	Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
		5	Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sertifikasi dan Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal
		6	Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
			Kompetensi Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
		3	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal
		5	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
		6	Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
		7	Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
274	Pengawas Jaringan Utilitas		Kompetensi Umum:
			Pengetahuan Dasar Terkait Pengelolaan Jaringan Utilitas, yang meliputi :
		1	Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu
		2	Jaringan Distribusi Air Minum
		3	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
		4	Jaringan Distribusi Pipa Gas
		5	Jaringan Distribusi Telekomunikasi
			Kompetensi Khusus:
			Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Utilitas, yang meliputi:
		1	Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu
		2	Jaringan Distribusi Air Minum
		3	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
		4	Jaringan Distribusi Pipa Gas
		5	Jaringan Distribusi Telekomunikasi
275	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan		Kemampuan Umum:
		1	Bahasa Inggris Maritim
		2	Teknologi informatika
		3	Ilmu Ekonomi
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar-dasar Kepelabuhanan
		2	Dokumen Kepelabuhanan dan Dokumen Pengangkutan
		3	Peraturan nasional dan konvensi internasional
		4	Kepedulian Lingkungan
		5	K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		6	Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
		7	Jasa dan Fasilitas Pelabuhan
		8	IMDG Code
		9	ISPS Code
		10	Manajeman Angkutan Laut
		11	Keagenan
		12	Logistik dan Supply Chain Management
		13	Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
		14	Manajemen Mutu
		15	Manajemen Perusahaan Pelayaran
276	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	1	Analisis kebutuhan kegiatan pengawasan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tingkat kesulitan I dan II serta barang dalam keadaan terbungkus berat, jumlah hitungan, gas cair, panjang, dan luas serta satuan ukuran pada produk periklanan komersial yang ditayangkan di media sosial
		2	Administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana
		3	Penyuluhan dan konsultasi kepada pelaku usaha tentang ketentuan metrologi legal
277	Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil		Kompetensi Umum:
			Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran
		2	Kenavigasian
		3	Pemeriksaan kelaiklautan kapal
		4	Manajemen keselamatan kapal
		5	Pemanduan
		6	Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
		7	Kesyahbandaran
		8	Kelancaran lalu lintas angkutan laut
278	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama		Kemampuan Khusus:
		1	Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
		2	Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan
		3	Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan
		4	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
		5	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
		6	Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan.
		7	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
			Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
		5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
279	Pengawas Koperasi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Kebijakan pengawasan koperasi
		2	Manajeman perkoperasian
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemeriksaan koperasi
		2	Penilaian kesehatan koperasi
		3	Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
		4	Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
280	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Definisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup
		2	Peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		3	Hak asasi untuk lingkungan yang baik dijamin oleh negara
		4	Persyaratan perizinan berusaha
		5	Sengketa lingkungan
		6	Pengawas lingkungan hidup
		7	Tugas dan fungsi pengawas lingkungan hidup
		8	Tahapan kegiatan pengawasan lingkungan hidup
		9	Hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum
		10	Jenis-jenis Penegakan Hukum
		11	Dokumen lingkungan yang berlaku di Indonesia
		12	Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup
		13	Kode etik yang harus ditegakkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek persetujuan berusaha terkait persetujuan lingkungan
		2	Dasar hukum dan ketentuan yang menjadi acuan pengawasan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan
		3	Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran Air dan/atau Laut
		4	Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran udara
		5	Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan B3
		6	Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah B3
		7	Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah Non B3
281	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Istilah di bidang pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan pangan, perkarantinaan, peternakan, budidaya pertanian, kelembagaan
		2	UU Pangan, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, UU Perlindungan Konsumen, UU Standarisasi, UU Halal, UU Karantina, UU Perkebunan, UU Hortikultura, UU Peternakan, PP Label dan Iklan Pangan, PP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, PP Indikasi Geografis, Permentan tentang Pengawasan Keamanan PSAT di Pemasukan, Keamanan dan Mutu PSAT, Sistem Pertanian Organik, GAP, GHP, GMP, GRP, Pelarangan Bahan Kimia pada Beras, Tindakan Karantina untuk Pemasukan PSAT
			Kompetensi Khusus:
		1	Lembaga Pengawas Pangan, Lembaga Pengujian, Lembaga Sertifikasi Produk/Profesi, Lembaga Akreditasi, Lembaga Standar Internasional, termasuk di dalamnya personil/SDM yang menjalankan fungsi dan tugas terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian
		2	SNI Produk Pangan Hasil Pertanian, SNI Sistem terkait Mutu dan Keamanan Pangan, Standar Internasional terkait Mutu dan Keamanan pangan, Persyaratan Dasar Keamanan Pangan (SSOP, GAP, GHP, GMP, GRP, GFP), Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Persyaratan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan PSAT, Persyaratan Keamanan PSAT/PSAH
		3	Mekanisme Pengawasan untuk Pemasukan PSAT, Pre Market, Post Market, Mekanisme Pengujian Mutu Hasil Pertanian (Pengujian Cepat dan Pengujian dengan Instrumen), Mekanisme Pengambilan Contoh, Mekanisme Pengawasan Pemasukan Agens Hayati
		4	Cemaran Biologi, Kimia, Fisika
282	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2	Pengetahuan Bidang Pakan Ternak
		3	Regulasi Bidang Pakan
			Kompetensi Khusus:
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
283	Pengawas Mutu Pakan Pemula		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2	Pengetahuan Bidang Pakan Ternak
		3	Regulasi Bidang Pakan
			Kompetensi Khusus:
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
284	Pengawas Mutu Pakan Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2	Pengetahuan Bidang Pakan Ternak
		3	Regulasi Bidang Pakan
			Kompetensi Khusus:
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
285	Pengawas Penanggulangan Pencemaran dan Musibah SAR		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4	Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7	Kecakapan Bahari
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15	Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
286	Pengawas Pendataan Statistik		Kemampuan Umum:
			Statistik dasar
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengumpulan data
		2	Pengolahan data
		3	Evaluasi kegiatan statistik
287	Pengawas Penyelenggara Pemilu		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
		2	Informasi Kepemiluan Dasar
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
		2	Pengawasan Pemilu
		3	Persidangan terhadap Pelanggaran Pemilu
		4	Pemantauan Putusan Penanganan Pelanggaran Pemilu
		5	Tindak lanjut dan Pemantauan Putusan
288	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			PP 2 Tahun 2018, UU 23 Tahun 2014, PP 60 Tahun 2008, PP 12 Tahun 2017, UU 5 Tahun 2014, Permendagri 15 Tahun 2019, Permendagri 23 Tahun 2020, Permendagri 61 Tahun 2019, Permenpan 10 Tahun 2019, Permendagri 18 Tahun 2020, UU 32 Tahun 2004, Permenpan 36 tahun 2020, PP 18 Tahun 2016, UU 25 Tahun 2009, PP 38 Tahun 2007
			Kemampuan Khusus:
		1	Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD
		2	Tugas PPUPD
		3	Urusan pemerintahan
		4	Pemerintahan daerah
		5	Standar kompetensi jabatan PPUPD
		6	Unsur SPIP
		7	Manajemen PNS
		8	Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan
		9	Pelayanan Dasar
		10	Kompetensi ASN
		11	Angka kredit PPUPD
		12	Pembinaan dan pengawasan
289	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1	Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan
		2	Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan
		3	Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan
		4	Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan
		5	Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan
		6	Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan
290	Pengawas Perikanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Peraturan Kelautan dan Perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan pengawasan perikanan
		2	Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		3	Penanganan pelanggaran bidan perikanan
291	Pengawas Radiasi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			UU No. 10 Tahun 1997
			Kemampuan Khusus:
		1	Organisasi BAPETEN (Peraturan BAPETEN No 9 Tahun 2020)
		2	Peraturan, nilai, tusi, dan tata Kelola ASN dan jabatan fungsional pengawas radiasi
		3	Fisika Nuklir
		4	Proteksi Radiasi (Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2013)
		5	Teknologi Nuklir
		6	Pengelolaan Limbah Radioaktif (PP No 61 tahun 2013
292	Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4	Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7	Kecakapan Bahari
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15	Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
293	Pengawas Transportasi Darat		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
		2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
		4	PM Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5	PM Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6	PM PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil  Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
		2	Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
		3	Operasional terminal angkutan jalan
		4	Operasional angkutan jalan
		5	Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
		6	Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
		7	Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
		8	Transportasi darat ramah lingkungan
		9	Infrastruktur transportasi darat
		10	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
		11	Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
		12	Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
294	Pengawas Transportasi Perkeretaapian		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		2	Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
		1	Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
		2	Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		3	Pengaturan perjalanan kereta api
		4	Awak sarana perkeretaapian
		5	Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		6	Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
		7	Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
295	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Peraturan Kelautan dan Perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan Tata  Ruang laut dan Zonasi Kawasan
		2	Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
		3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		4	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
		5	Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
296	Pengelola Keprotokolan		Kemampuan Umum:
		1	Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan
		2	Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang- undangan
		3	Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokoler berdasarkan peraturan perundang-undangan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		2	Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		3	Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		4	Pelayanan keprotokolan terkait tata cara protokol internasional sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang keprotokolan
		5	Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
297	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Kebijakan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya
			Kemampuan Khusus:
		1	Penyiapan dan pelaksanaan Pengendalian Penyakit Ikan
		2	Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya
		3	Pengendalian Residu
		4	Konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penataan obat ikan Pengendalian Peredaran Obat Ikan
		5	Konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur rehabilitasi kawasan Lingkungan Perikanan Budidaya
		6	Konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya
298	Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan		Kompetensi Umum:
		1	Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan
		2	Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang keselamatan ketenagalistrikan
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengetahuan terkait permohonan registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik
		2	Pengetahuan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
		3	SNI Wajib Ketenagalistrikan
		4	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh badan usaha ketenagalistrikan
		5	Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan
		6	NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan
		7	Aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi
		8	Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah
		9	Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
		10	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dalam rangka penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan
299	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan		Kemampuan Umum:
		1	Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		2	Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
		3	Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan terkait UU dan PP
		4	Peraturan Kelautan dan Perikanan
		5	Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
		6	Sistem manajemen keamanan pangan
		7	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
		8	Pengenalan bahan baku hasil perikanan
		9	Strategi Kebijakan Ekonomi Biru Bidang Kelautan dan Perikanan
		10	Dasar-dasar/falsafah penyuluhan perikanan
		11	Inovasi Difusi dan Adopsi
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
		2	Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
		3	Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
		4	Cara Penanganan Ikan yang Baik
		5	Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
		6	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
		7	Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		8	Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		9	Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		10	Identifikasi data kesesuaian dan kelayakan kawasan
		11	Identifikasi data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keaneka ragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan
		12	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Materi Teknis Kawasan
		13	Kelompok Sumberdaya Ikan
		14	Identifikasi komponen kapal perikanan
		15	Identifikasi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
		16	Identifikasi komponen mesin dan alat penangkapan ikan
		17	Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
		18	Sistem manajemen keamanan pangan
		19	Sistem manajemen mutu pengujian
		20	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		21	Ketertelusuran dan penarikan produk pangan
		22	Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		23	Pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		24	Pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		25	Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan
		26	Akses teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan
		27	Kemitraan Usaha dan Pembiayaan/permodalan sektor kelautan dan perikanan
		28	Pengolahan Data, Produktivitas dan Skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
300	Pengelola Layanan Kesehatan		Kemampuan Umum:
			UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN; Core Value ASN BerAkhlak; PP 11 Tahun 2017; PP 17 Tahun 2020
			Kemampuan Khusus:
		1	Regulasi terkait dengan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan
		2	Regulasi terkait promosi kesehatan, standar kompetensi nakes
		3	Jaminan kesehatan nasional
		4	Etika dan hukum kesehatan
		5	Regulasi kesehatan dan keselamatan kerja
		6	Regulasi terkait perencanaan bidang kesehatan