.jpg)
Gaji Pokok Sama, Kesejahteraan Berbeda Salah satu motivasi terbesar mengikuti seleksi CPNS dan PPPK adalah jaminan kesejahteraan. Namun, banyak pelamar baru menyadari bahwa penghasilan yang dibawa pulang (take-home pay) seorang ASN dengan golongan yang sama bisa sangat berbeda tergantung pada instansi tempat bernaung. Komponen pembedanya bukanlah Gaji Pokok, melainkan Tunjangan.
Tunjangan Kinerja (Tukin) di Instansi Pusat Bagi ASN yang bekerja di bawah naungan Kementerian atau Lembaga Pusat, tunjangan yang diterima disebut Tunjangan Kinerja (Tukin). Besaran tukin diatur melalui Peraturan Presiden dan dinilai berdasarkan kelas jabatan (grade). Instansi pusat yang dikenal memiliki tukin dengan nominal fantastis atau masuk dalam kategori "Instansi Sultan" antara lain adalah Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di instansi tersebut, nominal tukin untuk jabatan pelaksana awal bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Daerah Bagi ASN yang bertugas di instansi Pemerintah Daerah (Pemprov selain DKI Jakarta, Pemkab, atau Pemkot), komponen tunjangan disebut dengan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Kelemahan TPP adalah besarannya sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah. Daerah dengan PAD tinggi akan memberikan TPP yang besar, sedangkan kabupaten/kota dengan anggaran terbatas mungkin hanya mampu memberikan TPP pada angka jutaan rupiah saja, dan pencairannya terkadang tidak secepat di tingkat pusat.
Bahan Pertimbangan Pendaftaran Mengingat portal pendaftaran segera dibuka pada pertengahan tahun 2026, calon pelamar harus merenungkan kembali target karirnya. Memilih instansi pusat menawarkan kesejahteraan yang lebih tinggi namun dengan risiko penempatan lintas pulau di seluruh Indonesia. Sebaliknya, memilih Pemerintah Daerah memberikan kepastian lokasi kerja di dekat kampung halaman meski dengan angka tunjangan yang harus disesuaikan dengan kemampuan daerah tersebut.